JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Ada Sembilan (9) tantangan yang dihadapi pelaku industri dalam negeri yang sedang diupayakan penyelesaiannya oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Upaya ini dilakukan Kemenperin, guna mengakselerasi pengembangan sektor manufaktur nasional agar lebih berdaya saing di kancah global.
“Sedikitnya kami sudah memetakan, ada sembilan tantangan. Kami aktif melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendapatkan jalan keluarnya,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, dalam keterangan tertulisnya, akhir pekan lalu.
Menperin menyebutkan, sembilan tantangan tersebut, yaitu terkait bahan baku dan bahan penolong, infrastruktur, utilitas, ketersediaan tenaga ahli, tekanan produk impor, limbah plastik sebagai limbah B3, kendala sektor industri kecil menengah (IKM), logistik sektor industri, serta mengenai penguatan basis data sektor industri.
Baca juga: Tingkatkan Desain Produk Industri, Kemenperin Gelar Kembali Kompetisi IGDS
“Kami bertekad untuk menjaga industri dapat bahan baku dan bahan penolong, salah satunya adalah pasokan gas,” ujarnya. Pada Juni 2020, pemerintah merealisasikan penurunan harga gas bumi untuk tujuh sektor industri.
Ketujuh sektor itu, yakni industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.
“Terdapat 176 perusahaan dari tujuh sektor yang saat ini mendapat fasilitas penurunan harga gas dengan total volume 957,3 ribu hingga 1,18 juta BBUTD,” ungkap Agus.
Lebih lanjut, dampak positif terhadap fasilitas penurunan harga gas ini, antara lain beberapa perusahaan mulai merencanakan untuk memperbarui teknologi agar dapat memanfaatkan gas bumi dengan lebih efisien. “Kami juga telah menyelesaikan permasalahan di TPPI,” imbuhnya.
Sementara itu, mengenai tantangan infrastruktur dan utilitas, Kemenperin telah mendorong melalui pembangunan kawasan industri. Selama lima tahun terakhir terjadi pertumbuhan, dari 89 kawasan industri pada tahun 2016 menjadi 128 kawasan industri di tahun 2020.
Terkait penciptaan tenaga ahli sektor industri yang kompeten, lanjutnya, Kemenperin menginisiasi program pendidikan dan pelatihan vokasi yang mengusung konsep dual system.
“Kami memiliki 9 SMK, 10 Politeknik dan 2 Akademi Komunitas dengan 18.743 siswa dan mahasiswa yang ketika lulus telah siap kerja untuk memenuhi kebutuhan industri,” tutur Agus.
Di samping itu, Kemenperin juga melaksanakan program pendidikan setara Diploma 1 yang bekerjasama dengan industri.
Baca juga: Kemenperin dan BPOM Jalin Program Pengawasan Pangan Olahan Sektor IKM
“Kami secara rutin menyelenggarakan Diklat 3in1 untuk pelatihan, sertifikasi, dan sekaligus penempatan kerja. Pada tahun 2021, diklat ditargetkan dapat melatih sebanyak 69.399 orang yang kemudian akan ditempatkan bekerja di perusahaan industri,” tandasnya.
Menperin menyampaikan, mengenai tantangan pada tekanan produk impor, Kemenperin telah memiliki program subtitusi impor 35 persen pada tahun 2022. Jurus ini perlu bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Perdagangan.
“Kolaborasinya antara lain tentang larangan terbatas untuk beberapa komoditas, pengaturan entry point pelabuhan untuk komoditas tertentu, menaikkan tarif Most Favored Nation (MNF), dan menaikkan implementasi trade remedies,” paparnya.
Dalam upaya mendorong penguatan sektor IKM, Kemenperin akan memperkuat platform digital untuk pelaku IKM melalui program Smart Sentra, Smart Material Center, Smart Packaging Center dan Smart IKM. Manfaat dari program ini adalah dapat menciptakan nilai tambah bagi pelaku IKM dan meningkatkan permintaan terhadap produk IKM.
Baca juga: Kemenperin Fasilitasi IKM Pangan Dapat Sertifikat Standar Internasional
“Lebih lanjut dalam kaitan dengan permasalahan logistik dan data, kami akan memperkuat SIINas yang saat ini telah memuat 18.522 akun perusahaan industri, 134 akun kawasan industri dan 11.918 akun perusahaan jasa,” ungkapnya.(tri)