"Negara-negara PBB perlu menerapkan langkah penegakan hukum yang tegas, termasuk di Indonesia. Karena terdapat keterkaitan erat antara kejahatan perikanan dengan kejahatan lintas negara lainnya, seperti penyelundupan manusia, perdagangan orang dan perdagangan narkoba," katanya.
Menko juga menyampaikan bahwa kerja sama internasional di antara negara-negara perlu semakin diperkuat guna melindungi generasi mendatang dari segala bentuk kejahatan, termasuk kejahatan terorganisir lintas negara.
Sesi ke-14 Kongres PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana diselenggarakan secara hybrid di Kyoto, Jepang mulai tanggal 7-12 Maret 2021.
Situasi pandemi tidak menyurutkan partisipasi pejabat tinggi dari berbagai negara PBB untuk mengikuti berbagai pertemuan sesi ke-14 Kongres PBB baik pleno, side event dan maupun special event yang dimungkinkan melalui platform virtual ini.
Menteri Hukum dan HAM, Yassona H. Laoly dan Kepala BNPT, Boy Rafli Amar menjadi pembicara secara virtual pada beberapa side events Kongres ini.
Crime Congress dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan merupakan forum yang mempertemukan para pembuat kebijakan (pemerintah), praktisi, akademisi, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk membahas dan bertukar pandangan mengenai perkembangan pencegahan kejahatan dan peradilan pidana.
Menko Polhukam memimpin delegasi RI yang seluruhnya hadir secara virtual dan beranggotakan Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala BNPT dan sejumlah delegasi dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, BNPT, POLRI, BNN, Mahkamah Agung, KBRI Tokyo serta KBRI/PTRI Wina. (rizal/mia)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
