JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Pemerintah memperpanjang pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro di Jawa dan Bali dari tanggal 23 Februari hingga 8 Maret 2021.
Demikian disampaikan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Sabtu (20/02/2021).
Hadir dalam acara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ketua Satgas /Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo dan kegiatan ini dipandu oleh Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito.
Dia mengakui bahwa PPKM dan PPKM mikro selama lima minggu belakangan ini terbukti menurunkan jumlah kasus aktif Covid-19 secara signifikan.
Baca juga: Dengan Cara Humanis TNI AL Ingatkan Masyarakat Tentang PPKM di Surabaya
Bahkan, ada tren penurunan kasus aktif di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.
Airlangga meminta para gubernur di tujuh provinsi di Jawa dan Bali segera menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang perpanjangan PPKM mikro.
Airlangga juga meminta para kepala daerah memperkuat operasionalisasi pelaksanaan PPKM mikro di desa/kelurahan dengan memantau persiapan dan pelaksanaan testing, tracing, treatment (3T).
Kemudian, menyiapkan bantuan beras dan masker dan mekanisme distribusi melalui polsek/koramil. Selanjutnya, memetakan zonasi risiko di tingkat RT dan pendataan 3T melalui integrasi sistem.
Baca juga: Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Pelaksanaan PPKM Skala Mikro di Yogyakarta
Terkait adanya RT / RW yang belum mengetahui tentang kebijakan PPKM skala mikro, Ketua Satgas COVID-19 dan juga Kepala BNPB, Doni Monardo mengungkapkan, kita harus bekerja keras untuk memberikan informasi secara masif, secara terus menerus tidak boleh berhenti, tidak boleh terputus dalam sosialisasi instruksi Mendagri yang berhubungan dengan PPKM skala mikro.
"Ini adalah strategi yang menurut saya sangat baik, bahwa dalam penanganan Covid-19 ini terutama yang paling penting adalah pelibatan masyarakat," dalam acara konferensi tersebut, Sabtu (20/2/2021).
Doni mengungkapkan Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang untuk desa dan kelurahan. "Inilah yang kita harapkan kepemimpinan khususnya pemerintah yang terdepan para kepala desa dan lurah agar bisa menyampaikan pesan tentang program PPKM skala mikro kepada ketua RT /RW.
Baca juga: Tinjau Pelaksanaan PPKM di Lebak, Aspers Kasdam III/Siliwangi Minta Singkronisasi Data Covid-19
"Kalau masih ada yang belum dapat informasi ini, segera diinformasikan desa dan lurah tersebut, sehingga kami bisa kami mengingatkan satgas di daerah di tingkat kecamatan tentang RT /RW yang belum mengetahui adanya program PPKM ini," tandasnya. (johara/tri)