"Komodity yang diterima bila dibandingkan dengan harga pasar setiap bulannya KTM menerima paket sembako seharga Rp150. 000 ribu, ini artinya ada kerugian negara Rp. 50.000/KPM. Jika kita kalikan 110.000 KPM ditahun 2020, maka kerugian negara mencapai Rp5,5 Milliar setiap bulannya," terangnya.
Atas kesemrawutan tersebut, Musa mengatakan, Fraksi PPP sendiri berharap, kedepan agar program BPNT ini segera dihilangkan, dan diganti dengan bantuan tunai seperti PKH, BLT dan bantuan tunai lainnya, untuk menghindari polemik-polemik bansos lainnya.
"Jadi bubarkan agen BPNT atau e-warong, karena program penanganan fakir miskin itu hanya menimbulkan konflik kepentingan, banyaknya supplier calo dan supplier dadakan dengan menggandeng para oknum pejabat dinsos, TKSK, Kades, dan oknum lainnya," pungkasnya.
Baca juga: Tahun Ini, 439 Rumah Tidak Layak Huni di Lebak akan Dibedah
Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinsos Lebak dan sejumlah pejabat Dinsos lainnya serta beberapa pihak yang terlibat dalam program BPNT di Lebak diperiksa oleh Irjen Kemensos dan Kejagung di Kantor Kejari Lebak, Rangkasbitung.
Pemeriksaan tersebut diketahui akan berlangsung selama dua hari yakni Rabu (17/2/2021) dan Kamis (18/2/2021).(yusuf/tri)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
