JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Fraksi PKS DPR meluncurkan program "Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan", Jumat (12/2/2021). Dalam hal ini PKS menyoroti trend penurunan indeks demokrasi dan kebangsaan Indonesia.
Dalam peluncuran ini hadir Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Muhammad Jusuf Kalla dan Pakar Politik LIPI Siti Zuhro. Program ini diresmikan oleh Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Presiden PKS Ahmad Saikhu.
Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan akan diselenggarakan secara berkala menampilkan perspektif PKS bersama para tokoh bangsa serta pakar dan ahli dari berbagai kalangan.
Baca juga: LP3ES: Indeks Demokrasi Indonesia Tahun Ini akan Anjlok
“Mimbar ini persembahan Fraksi PKS untuk bangsa guna membahas tema-tema fundamental demokrasi dan kebangsaan dalam perspektif yang jernih dan mencerdasakan. Tujuannya mimbar ini bisa menjadi oase di tengah menurunnya kondisi demokrasi dan kebangsaan kita," ungkap Jazuli.
Dengan mimbar ini juga Fraksi PKS berharap agar generasi bangsa terutama kaum milenial memiliki pemahaman yang utuh tentang sejarah perjuangan dan perjalanan bangsa sehingga bisa melahirkan militansi dan patriotisme yang kokoh untuk menjaga NKRI.
Militansi dan patriotisme anak bangsa akan melahirkan komitmen memajukan negara untuk bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
Baca juga: Satu Tahun Pemerintahan Jokowi - Ma'ruf, Demokrasi dan Penegakan Hukum Alami Kemunduran
“Dan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mewujudkannya," ungkap Jazuli.
Baik elit PKS maupun narasumber menyoroti trend penurunan indeks demokrasi dan kebangsaan Indonesia dalam beberapa kurun terakhir.
Hal itu terkonfirmasi dari sejumlah penilaian lembaga-lembaga internasional maupun nasional yang merilis penurunan indeks dan persepsi demokrasi, kebebasan sipil, termasuk korupsi.
Baca juga: Menko Polhukam: Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Masih Fase Prosedural, Belum Substansial
Dalam kondisi demikian, Ketua Majelis Syuro maupun Presiden PKS sepakat demokrasi dan kebangsaan Indonesia hari-hari ini memerlukan dukungan dan pengokohan. Untuk itu diperlukan upaya saling bergandengan tangan untuk memperbaikinya.
"Substansi demokrasi adalah terwujudnya rasa keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk partisipasi publik yang luas dalam pengambilan kebijakan negara dengan memberikan masukan maupun kritikan," terang Salim. (johara/win)
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
