JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sepanjang 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi yakni minus 2,07 persen secara tahunan (yoy).
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, realisasi pertumbuhan ekonomi minus 2,07 persen di tahun 2020 merupakan cerminan realisasi serapan dan dana penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang kurang efektif mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dikarenakan perencanaan yang salah di awal dalam pembentukan PEN.
Bhima menyebut, pemerintah kurang memberikan dukungan dari sisi kebijakan permintaan, karena idealnya pemerintah mendorong sisi permintaan atau demand side dibandingkan fokus pada sisi penawaran atau supply side.
"Jika permintaan belum terdorong dengan belanja pemerintah, maka percuma memberikan banyak keringanan bagi pelaku usaha. Masalah utama ada di sisi lemahnya demand," beber Bhima, Jumat (5/2/2021).
Baca juga: BPS Umumkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III-2020 Minus 3,49 Persen
Bhima menegaskan, penyerapan anggaran pemerintah masih mengikuti pola sebelum pandemi atau waktu normal, sehingga perlu segera diubah. Ia meminta pemerintah untuk mengoptimalkan belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah direalisasikan pada awal tahun.
"Jangan anggaran dicairkan di akhir tahun, bahkan beberapa pemda enjoy parkir dana di bank daerah. Praktik ini menghambat efektivitas belanja pemerintah untuk pemulihan ekonomi termasuk di daerah," tuturnya.
Bahkan terjadi hal menarik dari pertumbuhan ekonomi di kuartal ke IV 2020 adalah penurunan dibanding kuartal ke III 2020 atau secara q-to-q (antar kuartal). Kuartal ke IV 2020 pertumbuhan q-to-q turun minus 0,42 persen dibanding kuartal ke III 2020 yang sebelumnya naik 5,05 persen. "Ini membuktikan pola pemulihan ekonomi kembali turun pada kuartal ke IV jika dibanding kuartal ke III," katanya. (rizal/ys)