Pada kesempatan itu, APPBI juga mendukung kebijakan PPKM dengan memperketat penindakan kepada pelanggar protokol kesehatan. Selain itu pihaknya juga mengapresiasi kebijakan pemerintah melalui program vaksinasi Covid-19 yang telah didistribusikan ke sejumlah wilayah di tanah air.
Baca juga: Program Vaksinasi Massal Harus Mempertimbangkan Ketersediaan Tenaga Vaksinator
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta evaluasi atas kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat alias PPKM dilakukan. Sebab, kebijakan ini tidak lagi efektif menekan penyebaran virus corona atau Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali.
"Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11-25 Januari apa adanya. Kebijakan ini tidak efektif," kata Jokowi dalam video rapat terbatas yang diunggah akun Sekretariat Presiden di Youtube, baru-baru ini.
Ini nampak dari mobilitas masyarakat yang masih tinggi. Efeknya, beberapa provinsi mencatatkan kasus positif corona atau Covid-19 tetap naik lantaran mobilitas yang masih tinggi.
Baca juga: Akumulasi Denda Pelanggar Prokes di Lebak Capai Rp56 Juta
Padahal, kata Jokowi, esensi dari PPKM ialah mengurangi atau bahkan mencegah mobilitas masyarakat demi menekan laju penularan corona atau Covid-19. Hanya dalam pelaksanaannya, kebijakan PPKM tersebut di lapangan tidak tegas.
“Ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, kebijakan PPKM memang berdampak pada penurunan ekonomi. Hanya penurunan ekonomi tidak perlu dikhawatirkan, selama PPKM dengan cepat mampu menekan kasus positif corona atau Covid.
Menurutnya, jika penanganan corona cepat maka pemulihan ekonomi juga akan lebih cepat. “Jadi coba dilihat lagi, tolong betul-betul dikalkulasi, dihitung, supaya kita dapat sebuah formula," ujar Jokowi. (rizal/ys)
