"Semua itu terjadi karena para buzzer politik kebanyakan dibayar. Dalam melakukan aksinya, mereka biasanya tergabung dalam banyak kelompok aplikasi pesan, yang setiap kelompok terdapat lebih dari ratusan anggota. Mereka didukung pihak yang memproduksi konten, yang kemudian memviralkan sebuah pesan dengan cepat," ucapnya.
Mereka siap menyudutkan lawan politik dan siapa saja yang tidak sejalan dengan majikan yang membayarnya. Para pengeritik diserang habis-habisan hingga substansi kritiknya tenggelam.
Baca juga: Ketua MPR yakin di Tengah Gempuran Buzzer dan Influencer, Pers Masih Mampu Sajikan Informasi Sehat
Kiranya kasus kritik para oposisi di Indonesia diperlakukan seperti itu. Mereka dikalahkan bukan karena argumentasi yang lemah, tapi karena sosoknya diserang dari berbagai sudut.
Karena itu, ucapnya, kehadiran buzzer politik ini tidak membuat demokrasi semakin baik. Justeru demokrasi dilemahkan dengan mendistorsi pendapat umum. Akibatnya, demokrasi menjadi tidak produktif.
Para buzzer politik tentu punya majikan. Mereka dipelihara untuk melindungi dan mengamankan majikannya.
Walaupun harus diakui, paparnya, tidak semua buzzer politik dibayar. Ada buzzer yang secara sukarela melindungi dan mengamankan aktor politik yang menjadi idolanya. Namun kerja mereka ini tidak semasif buzzer politik bayaran.
"Kalau buzzer politik ini menciptakan pendapat umum palsu, tentu aparat hukun semeatinya dapat bertindak. Sebab, mereka ini sudah menggiring opini masyarakat yang sesungguhnya menjadi palsu," paparnya.
Sebagai negara hukum, tegasnya, aparat hukum seharusnya tidak tebang pilih untuk menindaknya. Siapa pun dibelakang mereka, seharusnya tidak ada yang kebal hukum di Indonesia. (rizal/tri)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
