SERANG - Genderang persiapan pertarungan untuk menghadapi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2022 akan segera ditabuh.
Seiring dengan itu, masyarakat harus bisa menyadari dan tahu bahwasannya diduga kuat calon-calon yang akan maju memakai sistem ijon yang dimainkan cukong, cara yang bahaya.
Yakni, biaya politik dari pengusung ditanggung oleh cukong. Sehingga sudah dipastikan keberpihakannya kepada pengusaha.
Baca juga: Persiapan Pilgub Banten 2022, Andika Hazrumy Masih 'Malu-malu'
Itu bahayanya sistem ijon, karena menjadi bentuk oligarki politik, tanggung jawabnya kepada pengijon, yakni cukong.
“Sistem ini merupakan satu bentuk oligarki politik yang tidak pernah bisa bertanggung jawab terhadap janji politiknya dan perubahan di masyarakat,” kata pengamat politik Universitas Sultan Agung Tirtayasa (Untirta) Serang Ihsan Ahmad, Jumat (29/1/2021).
Ihsan melanjutkan, pada sistem ijon, biasanya mereka tertarik dengan persoalan kebijakan wewenang yang nantinya akan berpihak kepada mereka.
Baca juga: Pilgub DKI 2022 Jadi Penentu Anies Nyapres Pada 2024
Contoh sederhananya proyek pembangunan, proyek pengadaan, kebijakan terhadap tenaga kerja dan lain sebagainya.
“Jadi bisa dipastikan, dugaan pada Pilgub Banten 2022 mendatang yang main adalah pemodal politik,” ucapnya.
Ihsan mengamati, Pilgub Banten nanti merupakan puncak dari sebuah kegagalan kaderisasi dan rekrutmen terhadap kader Parpol yang amburadul dan tidak jelas.
Baca juga: Bawaslu: Penggunaan Hak Pilih Pilgub 82% untuk Bupati/Wali Kota 83%
“Kaderisasi parpol kalau sudah amburadul, akan dipastikan tidak punya kader untuk dimajukan, tetapi mereka akan melirik Paslon yang memang punya modal. Artinya orangnya bakal itu itu aja, dan akan tetap berputar pada lingkaran itu-itu saja,” katanya.
karena proses kaderisasinya amburadul, tambahnya, parpol kemudian krisis kader yang memang benar-benar dibutuhkan masyarakat, tapi dari sebuah basis kepentingan kepentingan yg menjadi ukuran Parpol itu sendiri.
“Nah selanjutnya pengusungan calon oleh Parpol itu akan tetap di bawah meja, komitmen dan kesepakatannya, sehingga Parpol masih dicurigai sebagai mata rantai yang merusak sistem demokrasi,” jelasnya. (Luthfi/Kontributor/win)