Dukung 5 Destinasi Pariwisata Prioritas, Kemenaker Pasang Target Siapkan 500 Ribu Pekerja Terampil Sektor Pariwisata

JAKARTA - Untuk mendukung terwujudnya 5 destinasi super prioritas di Indonesia yang tengah dibangun, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pasang target dapat menyiapkan 500 ribu pekerja terampil di sektor pariwisata sepanjang tahun 2021.

Demikian dikatakan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat memberikan sambutan pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara BBPLK Medan dengan Institut Teknologi Del dan Penandatangaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Ditjen Binapenta dengan PT. Toba Tenun Sejahtera, di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, pada hari Kamis (28/1/2021).

Menaker Ida Fauziyah mengatakan, nota kesepakatan ini merupakan bagian dari dua program besar Kemnaker untuk pemulihan di sektor pariwisata yaitu peningkatan keterampilan SDM dan perluasan kesempatan kerja di kawasan pariwisata setempat.

Baca juga: Menaker Menyatakan Kemenaker Telah Melakukan Sembilan Lompatan Besar untuk Menghadapi Tantangan Ketenagakerjaan ke Depan

"Untuk tahun 2021, Kemnaker akan menargetkan akan melatih dan melakukan sertifikasi kepada 500 ribu tenaga kerja di sektor pariwisata untuk 5 destinasi wisata super prioritas di antaranya yakni Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, dan Likupang," kata Menaker Ida.

Menurutnya, kerja sama antara BBPLK Medan dan Institut Teknologi Del dalam pengembangan pelatihan berbasis digital ini sangat baik dan akan sangat bermanfaat di era revolusi industri 4.0 yang berbasiskan teknologi digital. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan pengembangan ekosistem digital dan transformasi BLK yang menjadi program unggulan Kemnaker pada tahun ini.

Menaker Ida menambahkan, sektor pariwisata tidak hanya diisi oleh pekerja formal namun juga informal. Selain itu, terdapat 2 sektor lainnya yaitu kuliner dan kerajinan yang saat ini dianggap potensial. 

Baca juga: Wuih, Kemenaker Undang 106 Rektor Perguruan Tinggi Untuk Uji Sahih RPP UU Cipta Kerja

"Kami punya BLK yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, ada juga BLK yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan tentu kami akan terus sinergikan karena tidak sedikit kompetensi SDM yang harus kita bangun, di samping itu Kami juga punya BLK komunitas, karena banyak BLK komunitas itu yang jurusannya pariwisata," ujar Menaker Ida. (rizal/win)