"Boleh dibilang kinerja investasi migas tahun 2020 merupakan capaian terburuk dalam 10 tahun terakhir. Padahal untuk mencapai target lifting minyak 1 juta bph memerlukan giant discovery melalui eksplorasi yang massif dengan giant investment.
Kalau investasi di sektor ini melorot maka mana mungkin target lifting itu bisa tercapai," kata Mulyanto.
Untuk merealisasikan target lifting minyak tersebut Mulyanto minta Pemerintah mengelola semua blok migas secara optimal, salah satunya Blok Rokan yang akan dialihkeola dari Chevron ke Pertamina, Agustus 2021 ini.
Baca juga: YLKI: Pertamina Tak Boleh Hapus Premium, itu Wewenang Pemerintah
Blok Rokan merupakan ladang eksploitasi migas terbesar kedua setelah Blok Cepu. Diharapkan blok ini mampu berkontribusi besar dalam realisasi target lifting minyak 1 juta bph.
Karena itu, menurut Mulyanto, Pemerintah perlu mengoptimalkan investasi di Blok Rokan ini. Jika tidak maka resiko bagi turunnya lifting minyak di blok ini adalah suatu keniscayaan. Dan hal ini akan berpengaruh terhadap realisasi target lifting minyak secara nasional.
Hal lain yang menurut Mulyanto perlu dibenahi Pemerintah dalam merealisasikan target lifting minyak 1 juta bph pada tahun 2030 adalah pembentukan lembaga khusus yang bertanggungjawab dalam urusan hulu migas.
"Karena kelembagaan hulu migas yang ada, yakni SKK Migas bersifat sementara, yakni hanya berupa satuan kerja di bawah Kementerian ESDM. Diperlukan revisi UU Migas untuk mengakomodasi keputusan MK yang membatalkan Badan Pelaksana Hulu Migas," kata Mulyanto.
Baca juga: Program Langit Biru, di SPBU Pertamina Jakarta Pusat Dan Jakarta Utara Pasang Harga Khusus
Perlu kelembagaan hulu migas yang kuat dan efektif dalam menjalankan pengelolaan dan pengusahaan hulu migas nasional.
"Tidak cukup lembaga sementara seperti SKK Migas, yang tidak memiliki otoritas bagi pengusahaan hulu migas untuk dapat mewujudkan target ambisius lifting minyak 1 juta bph pada tahun 2030," tandas Mulyanto. (rizal/tri)
