JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Pemerintah Pusat menerapkan kebijakan Pembatasan Pergerakan Masyarakat Sangat Ketat sepanjang 11-25 Januari 2021 untuk wilayah Jawa-Bali, bisa membuat para pengusaha dan investor klenger alias lemas tak berdaya.
Wakil Ketua Komite Tetap Hubungan Antar Lembaga Dewan Pengurus Pusat Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Wakomtap Kadin), Siswaryudi Heru menyebut, kebijakan tersebut berdampak buruk pada proses pemulihan perekonomian nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah sendiri.
"Waduh, ya klenger dong. Ini akan memperparah rencana Pemulihan Perekonomian Nasional kita. Sejumlah investor dari luar negeri batal datang ke Indonesia. Padahal, para investor yang kebanyakan dari luar itu sudah antri sejak Desember 2020 agar bisa masuk ke Indonesia," tutur Siswaryudi Heru, di Jakarta, Jumat (08/01/2020).
Siswaryudi Heru yang adalah Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) ini menyatakan, pembatasan tersebut bisa membuat para investor yang tadinya hendak memulai kembali datang ke Indonesia, batal datang.
"Ya, kabur semua. Batal datang," ujarnya.
Pembatasan Pergerakan Diperketat pada sepanjang 11-25 Januari 2021 untuk wilayah Jawa-Bali ini, lanjutnya, akan membuat pengusaha luar dan investor asing menjadi takut ke Indonesia.
"Nanti kalau mereka ke sini, kan ada peraturan dan prokes dari negara masing-masing, datang ke sini dicek. Dan dilarang. Buktinya, sejumlah investasi di Bali, yang investornya Jepang, enggak jadi datang. Padahal, dari bulan Desember 2020 sudah mau datang. Tapi, sejak adanya kebijakan bahwa asing enggak boleh masuk ke Indonesia, ya batal semua," ungkapnya.
Baca juga: Presiden Terapkan PPKM Mulai 11-25 Januari untuk Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19
Siswaryudi Heru yang juga Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) ini, kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia ini serba dilematis.
Satu sisi Pemerintah harus melindungi masyarakat, demi kemanusiaan. Di sisi lain, upaya pemulihan perekonomian nasional terancam gagal.
"Sedangkan investor ke kita kan dari asing semua. Dilema sekali. Cuma seharusnya disiasati gitu loh. Kegiatan segala macam diakomodir, diperketat masuk ke Indonesia," jelasnya.
Dia menyarankan, ada semacam mekanisme pengecekan protokol kesehatan yang super ketat, tanpa harus melarang orang asing datang berinvestasi ke Indonesia.
Baca juga: Doni Monardo Optimistis PPKM dapat Tekan Kasus Covid-19
"Jangan dilarang sama sekali. Kalau asing dilarang, ya susah. Mereka ketahan, sementara kita butuh mereka," imbuhnya.
Oleh karena itu, Pemerintah disarankan harus benar-benar menjalankan protokol kesehatan dengan benar.
Kebijakan pemerintah itu untuk kemanusiaan dan kesehatan, itu sudah benar. Tapi situasi ini menjadi sangat dilematis. "Untuk sektor nelayan, untuk beli ikan khusus di Jawa dan Bali, mereka para investor itu aja enggak jadi datang," ujarnya.
Kebijakan Pembatasan Pergerakan itu, menurut Siswaryudi Heru, sangat berdampak luas. Misalnya, ikan-ikan hasil tangkapan nelayan Indonesia jadi tertahan.
Baca juga: Ini Intruksi Mendagri Soal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
"Entah siapa lagi yang mau beli. Itu salah satu contoh saja. Ya dampaknya kemana-mana memang. Memang dilema, Pemerintah juga tak bisa disalahkan. Yang kita harapkan, ya harusnya disiasati. jngan dilarang sama sekali," tandas Siswaryudi Heru. (rizal/tri)