JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Tahun 2020 sudah dipenghujung waktu, tinggal menghitung jam untuk menyongsong tahun yang baru. Banyak catatan atas kinerja dan komunikasi yang dilakukan pemerintah selama 1 tahun ini.
Anggota Komisi I DPR RI mengatakan, refleksi komunikasi politik sepanjang tahun 2020 lebih banyak diwarnai dengan politik kegaduhan dan kegagapan pemerintah. Akibatnya persoalan utama alih-alih terselesaikan, Indonesia malah mengalami krisis ekonomi akibat pandemi.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini menjelaskan, bahwa kegaduhan muncul diawali dengan pernyataan-pernyataan para menteri yang membantu Presiden seperti Menkes yang sempat terkesan menyepelekan ancaman Covid-19 saat awal pandemi dulu.
"Mendagri juga sempat melontarkan wacana Pilkada tak langsung yang dianggap seabagai kemunduran demokrasi dalam konteks Indonesia. Menkumham juga sempat melontarkan pernyataan bahwa angka kriminalitas tinggi di daerah miskin yang seolah mendiskreditkan kalangan menengah ke bawah," katanya, Kamis (31/12/2020).
Baca juga: Jokowi Dinilai Punya Perbedaan Kompetensi Komunikasi Politik dengan Menterinya
begitupula dengan pernyataan Menteri Agama yang ingin melakukan sertifikasi penceramah, larangan bagi ASN untuk memakai cadar atau bercelana cingkrang.
Tidak berhenti di situ, Menkopolhukam juga beberapa kali melontarkan wacana yang membuat gaduh, misalkan soal Polisi Siber yang dikhawatirkan hanya akan memberangus kemerdekaan berpendapat bagi pihak yang mengkritik pemerintah.
"Kita juga tidak lupa pernyataan Presiden Jokowi, yang dianulir oleh Menhub soal larangan mudik dan pulang kampung. Presiden Jokowi menyatakan bahwa yang dilarang mudik, sedangkan pulang kampung tidak dilarang. Menhub kemudian menegaskan bahwa mudik dan pulang kampung sama saja dilarang," katanya.
Baca juga: Rizal Ramli : Kompetisi Politik Indonesia Hanya Jual Pencitraan
Sukamta mengatakan, kita disuguhi tontonan komunikasi yang kurang kompak untuk level negara. Kegaduhan elit tersebut berimbas kepada kegaduhan di masyarakat. Sementara kinerja menteri tidak jelas karena tertutup pernyataan kontroversi.
"Uniknya, isu-isu yang sudah bertebaran dan membuat kegaduhan publik itu kemudian 'diselesaikan' oleh seorang menteri yang terkesan mengerjakan banyak urusan," ucapnya. (rizal/tha)