Praktisi Hukum: Demokrasi Indonesia Saat Ini Minus Oposisi

Senin 28 Des 2020, 09:30 WIB
Azmi Syahputra. (ist)

Azmi Syahputra. (ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Panggung Demokrasi kepemimpinan bangsa Indonesia saat ini diwarnai dengan hilangnya warna oposisi dalam menjaga fungsi kontrol kebijakan termasuk keseimbangan kedaulatan rakyat.

"Dengan bertambah gabungnya di pemerintah setelah Pak Prabowo Subianto dan kini di ahir tahun 2020, Pak Sandiaga Uno memberikan warna demokrasi tanpa oposisi," kata Azmi Syahputra Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Senin (28/12/2020).

Hal ini, menurut Azmi, karena mereka kini mengambil bagian dalam pemerintahan dan tentunya semakin membuat tidak ada lagi warna di parlemen dan hilangnya kekuatan 'opisisi'  dan terpinggirkannya para kelompok politisi kritis penyeimbang pemerintahan selama ini.

Baca juga: Sandiaga Uno Ajak Ormas Wahdah Islamiyah Berkolaborasi Memajukan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Akhirnya, kata dia, diketahui para rival politisi yang oposisi dalam Pilpres 2019 lalu terbukti hanya 'memainkan emosi rakyat dan jadikan rakyat pada kebanyakan sebagai objek eksploitasi', karena akhirnya para politisi handal ini masuk juga bergabung ke koalisi pemerintah atas nama kerja bersama.

"Demokrasi tanpa oposisi maka tidak ada check and balance sehingga 'demokrasi menjadi tidak seimbang dan berpotensi disalahgunakan,' dan sifat kritis ketajaman pengawasan anggota DPR  atas kebijakan kurang maksimal  dan ini tentunya merugikan rakyat," ucapnya.

Karena dulunya, lanjutnya, para politisi inilah yang berjanji dan meyakinkan rakyat guna saling rebut suara rakyat seharusnya ada rasa tanggung jawabnya pada rakyat.

Baca juga: Qodari Menggali Potensi Jokowi Tiga Periode Bersama Prabowo Subianto

Semestinya para politisi  ini kalau kalah konsekuensinya berani tidak menjabat kekuasaan yang selanjutnya berani memberi kesempatan pada pemerintahan yang menang pemilu, mengakui jika programnya baik, dan politisi oposisi ini tetap berfungsi mengawasi, meluruskan dan mengoreksi jalannya pemerintahan jika jalannya tidak tepat. 

"Ini baru namanya bermental politisi sejati bukan malah ikut menjabat," tegasnya.

Semestinya pihak penyeimbang (opisisisi) lebih bijaksana, mengucapkan terima kasih atas tawaran pemerintah, dan menyatakan siap membantu toh mereka bagian dari rakyat dan apalagi jika mereka berteman akan lebih mudah mengingatkan dan mengkoreksi, bukan pula ikut masuk dalam  lingkar kekuasaan, inilah fungsi politik oposisi.

News Update