Menolak, PKS Sebut Normalisasi Hubungan Diplomatik dengan Israel Bertentangan UUD 1945

JAKARTA - Fraksi PKS DPR RI sebut normalisasi hubungan dengan Israel haram hukumnya. Pernyataan PKS ini disampaikan menanggapi terus beredar pernyataan bahwa Indonesia akan mendapatkan bantuan dan akan memberikan dampak ekonomi jika melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

"Saya berharap pemerintah tidak tergiur bantuan ekonomi. Harga diri bangsa dan cita-cita pendiri bangsa terlalu murah dijual atas nama kepentingan ekonomi. Pemerintah indonesia harus terus berkomitmen dengan garis politik luar negeri yang menolak segala bentuk penjajahan,"  Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Sukamta, PhD, Jumat (24/12/2020)

Ia mengatakan, upaya melakukan normalisasi hubungan dengan negara penjajah ini jelas bertentangan dengan amanat pembukaan UUD NRI 1945.

Baca juga: MUI Menolak Indonesia Membuka Hubungan Diplomatik dengan Israel

"Komitmen Presiden Jokowi yang berulang kali disampaikan bahwa pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina harus kita dukung dan kawal terus," ucapnya.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Politik Hukum dan Keamanan Sukamta, PhD. Menurut anggota Komisi I DPR RI ini, apapun bentuk kerjasama dengan Israel yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia akan menciderai cita-cita para pendiri bangsa dan umat Islam.

Baca juga: Qatar Tak Akan Ikuti Jejak UEA dan Bahrain Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel

Merujuk pada pernyataan pihak-pihak luar negeri dan langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia, Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri DPP PKS ini juga mengkritisi gerak pemerintah akhir-akhir ini yang bersamaan dengan hari-hari terakhir Presiden Amerika Serikat Donald Trump lengser.

"Semestinya pemerintah Indonesia menunggu presiden baru, policy maker baru bukan malah seperti kejar tayang. Langkah-langkah pemerintah tidak etis secara diplomatik dan terkesan ada target terselubung yang dikejar untuk diselesaikan," katanya. (rizal/ruh)