JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo mengatakan, reshuffle kabinet merupakan keniscayaan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan. Siapapun yang akan masuk kabinet, yang paling penting harus memiliki syarat dua hal yaitu integritas dan kompetensi.
"Dalam melakukan reshuffle tentu mempertimbangkan aspek stabilitas politik untuk menjaga soliditas pemerintahan. Karenanya, jika presiden benar akan melakukan reshuffle maka pola dan skemanya tidak akan jauh berbeda dengan reshuffle sebelumnya, yaitu memperhatikan sejumlah pertimbangan yaitu menjaga keseimbangan kekuatan (balance of power)," katanya kepada Poskota, Selasa (22/12/2020).
Baca juga: Pengamat: Mestinya Menteri Berkinerja "Memble" Direshuffle
Namun demikian, lanjut Karyono, Presiden Joko Widodo dalam melakukan reshuffle selama ini masih memperlihatkan kekuatannya dalam menggunakan hak prerogatif yang dia miliki meskipun tak jarang mendapatkan tekanan politik.
"Dalam sistem multipartai seperti sekarang ini sulit untuk membentuk zaken kabinet. Pasalnya, sistem multi partai membawa konsekuensi adanya koalisi yang membuat presiden terpilih harus berbagi kekuasaan dengan partai koalisi. Sehingga, komposisi kabinet pun menjadi 'kabinet gado-gado'," ucapnya.
Dalam sistem politik saat ini, yang paling penting dan perlu digarisbawahi adalah seluruh anggota kabinet harus menempatkan diri sebagai pelayan rakyat.
"Paradigma kekuasaan juga harus dikembalikan ke khitahnya, yaitu kekuasaan sebagai instrumen untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945," tegas Karyono. (rizal/tha)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
