DPR Pertanyakan Nasib Vaksin Sinovac Jika Uji Klinis Tak Memadai

Selasa, 15 Desember 2020 12:11 WIB

Share
DPR Pertanyakan Nasib Vaksin Sinovac Jika Uji Klinis Tak Memadai

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mempertanyakan bagaimana nasib vaksin Sinovac jika tingkat efikasinya tidak memadai. Sebab, sebanyak 1.2 juta dosis vaksin Sinovac yang sudah tiba di tanah air  belum mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM. 

"BPOM belum mengeluarkan Izin penggunaan darurat, tapi 1.2 juta vaksin sudah didatangkan ke tanah air. Pihak Sinovac sendiri belum mengeluarkan data efikasinya. Bagaimana nasib vaksin yang sudah tiba tersebut, jika ternyata hasil uji klinisnya tidak memadai? " kata Netty, Selasa (15/12/2020). 

Menurut Netty dalam pengadaan vaksin, pemerintah harus memastikan keamanan, efektivitas, kebermanfaatan, dan status kehalalannya. "Setiap vaksin memiliki manfaat sekaligus risiko yang harus diantisipasi sebelum diberikan kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus konsisten dan patuh terhadap rekomendasi ilmiah sesuai evidence base practices," ujarnya lebih lanjut.

Baca juga: Dubes RI Akui Penerima Vaksin Covid-19 di KBRI Aman Usai Divaksinasi

Sebagaimana diketahui,  uji klinis tahap ketiga Sinovac masih berlangsung di Kota Bandung, dan hasil lengkap baru tersedia akhir Desember  atau awal Januari. Oleh karena itu, kata Netty, pemerintah harus menunggu Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM, lolos sertifikat halal MUI serta terbukti efektif melawan Covid-19. 

Menurut Netty, hingga saat ini pengujian oleh LPOM MUI masih mandek karena pihak produsen belum memenuhi semua persyaratan dokumen yang diminta.

Netty menyayangkan ketergesaan pemerintah mendatangkan vaksin sementara uji klinis belum selesai. “Kenapa pemerintah terburu-buru mendatangkan vaksin jadi? Ada apa? Siapa yang berani menjamin selama proses menunggu data, vaksin tidak akan rusak? Bukankah proses penyimpanannya juga membutuhkan biaya?" tanyanya.

Baca juga: Vaksin Corona Pakai QR Code Agar Tidak Disalahgunakan

Selain itu, Netty juga menyoroti beberapa rumah sakit yang sudah melakukan 'komersialisasi' atas vaksin tersebut dengan cara pre-order. "Tingkat keampuhan, kebermanfaatan dan kehalalannya belum bisa dibuktikan. Kenapa sudah diiklankan? Bagaimana pemerintah mengatur ini?" kata Netty heran.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini meminta pemerintah agar  menggunakan strategi komunikasi yang jelas dan transparan dalam pengadaan vaksin. 

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar