Jokowi: Penegak Hukum Harus Adil, Gunakan Kewenangan Secara Wajar dan Terukur

Minggu 13 Des 2020, 15:05 WIB
Presiden Jokowi saat memberikan keterangan di sela kegiatan olahraga di Istana Bogor.(ist)

Presiden Jokowi saat memberikan keterangan di sela kegiatan olahraga di Istana Bogor.(ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Presiden Jokowi angkat bicara terkait peristiwa penembakan terhadap enam anggota Front Pembela Islam (FPI), termasuk juga  serangan teror empat warga Sigi, Sulawesi Tengah yang terjadi belakangan ini. 

Presiden menegaskan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi para penegak hukum untuk menegakkan hukum tersebut secara adil.

 "Saya tegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara," Jokowi usai berolah raga sepeda di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu pagi, 13 Desember 2020.

Baca juga: Kasus Kerumunan Petamburan, Polisi Minta Sobri Lubis dan Maman Suryadi Serahkan Diri

 Presiden menegasikan sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Aparat hukum dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya,.

Berdasarkan hal itu, masyarakat tidak diperbolehkan untuk bertindak semena-mena dan melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan masyarakat, apalagi bila perbuatannya itu sampai membahayakan bangsa dan negara. Aparat hukum juga tidak boleh gentar dan mundur sedikitpun dalam melakukan penegakan.

Namun, lanjut Jokowi, dalam menjalankan tugasnya, Presiden mengingatkan aparat penegak hukum pun harus mengikuti aturan hukum, melindungi hak asasi manusia, dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur.

Baca juga: Jokowi Berkomitmen Meningkatkan Perlindungan dan Pemenuhan HAM

"Jika terdapat perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, saya minta agar gunakan mekanisme hukum," kata Presiden.

Mekanisme hukum telah mengatur sejumlah prosedur hingga proses peradilan dengan keputusannya yang harus dihargai. Apabila memerlukan keterlibatan lembaga independen, maka Indonesia juga memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di mana masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya. 

"Kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita, menjaga fondasi bagi kemajuan Indonesia," tandasnya. Presiden juga menegaskan Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Berita Terkait
News Update