JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mempertanyakan komitmen pemerintah dalam pembangunan PLTN. Menurut Mulyanto, sikap pemerintah tidak jelas sehingga program pembangunan PLTN jalan di tempat.
Sementara kesiapan infrastruktur teknis secara umum dinilai sudah lumayan baik. Ini adalah syarat awal dan utama dalam seluruh tahap perencanaan pembangunan PLTN.
Melihat kondisi ini Mulyanto minta BATAN lebih aktif menyosialisasikan keunggulan PLTN.
"Sebagai lembaga promotor nuklir, BATAN seperti mendorong mobil mogok, karena belum berhasil menggerakkan stakeholder yang lain untuk terlibat aktif. Hanya beberapa pemda provinsi tertentu yang tertarik,'' kata Mulyanto, Kamis (10/12/2020).
Baca juga: Menristek Dorong Percepatan Pembangunan PLTN
Contohnya saja, lanjutnya, Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir (MPTN) dan organisasi pelaksana program nuklir (NEPIO) belum dibentuk. Sementara di dalam KEN (Kebijakan Energi Nasional) energi nuklir masih ditempatkan sebagai opsi terakhir.
Mulyanto meminta BATAN perlu lebih aktif menyampaikan kepada publik keunggulan utama PLTN secara lugas dan gamblang. Sampaikan data perbandingan keunggulan PLTN dengan jenis pembangkit listrik dari sumber-sumber lainnya.
Sehingga publik dan stakeholder nuklir benar-benar paham keunggulan dan urgensi pembangunan PLTN tersebut.
"Perlu kerja ekstra untuk meyakinkan stakeholder energi, agar mau terlibat dalam bidang ini terutama kementerian ESDM, DEN, dan PLN," ujarnya.
Baca juga: Selamat! PLN Sabet Penghargaan dari The Asset Asian Awards
Jadi kalau diringkas, paparnya, pada tahap sekarang ini pemerintah memang tidak ada political will untuk membangun PLTN.
.png)
.jpg)
