Kodam Jaya Tanggapi Pernyataan Muhammadiyah Soal Keterlibatan TNI pada Insiden Tewasnya Anggota FPI

JAKARTA - Kodam Jaya menanggapi pernyataan Pers yang disampaikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan Ham dan Kebijakan Publik Dr. Busyro Muqoddas, S.H.M.Hum, di Yogyakarta, pada tanggal 8 Desember 2020.

Dalam Pernyataan Pers Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan Ham dan Kebijakan Publik menyampaikan, "Menyayangkan keterlibatan Pangdam Jaya dalam proses penjelasan peristiwa kematian 6 anggota FPI oleh pihak Kepolisian, hal ini menguatkan dugaan TNI turut diperankan dalam penanganan penyidikan tindak kejahatan yang berarti TNI telah keluar dari fungsi dan tugas utama TNI".

Menjawab pernyataan pers tersebut, Kapendam Jaya Letnan Kolonel Arh Herwin B.S, memberikan hak jawab mengenai pernyataan pers pada poin 8 tersebut, di kantornya Mapendam Jaya Cililitan-Jaktim, Rabu (09/12/2020).

Baca juga: PAN Dorong Pembentukan Tim Pencari Fakta Insiden Tewasnya 6 Anggota FPI

Kapendam Jaya mengatakan bahwa pernyataan pers dalam poin 8, yang disampaikan oleh Busyro Muqoddas, tentang dugaan TNI turut diperankan dalam penanganan penyidikan tindak kejahatan adalah tidak benar.

TNI dalam hal ini Kodam Jaya memang tidak penah diturut sertakan atau dilibatkan dalam proses penyidikan tindak kejahatan sipil yang terjadi di masyarakat, karena sesuai Pasal 1 angka 1 KUHAP, Penyidik adalah Pejabat Polisi RI dan Pejabat PNS tertentu sesuai UU.

Selanjutnya kehadiran Pangdam Jaya di Polda Metro Jaya, adalah sesuai dengan Tupok TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan memiliki tugas yang harus diemban, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1).

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Baca juga: Komisi III DPR Meminta Kasus Baku Tembak Polri dan FPI Diusut Secara Transparan

Adapun sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf "b" angka "10", tugas pokok TNI adalah Operasi Militer Selain Perang, yakni membantu Kepolisian Negara RI dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-undang, jelasnya.