JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, mendesak Pemerintah menjamin ketersediaan gas bagi kelancaran industri Nasional sebelum melakukan ekspor.
Ia menagih komitmen Pemerintah memprioritaskan pasokan gas untuk kebutuhan domestik agar industri dalam negeri dan pembangunan ketahanan pangan dapat tumbuh dan menghasilkan efek pengganda (multiflyer effect) bagi pembangunan nasional.
"Tanpa komitmen ini, maka industri termasuk juga pembangkit listrik yang bergantung pada sumber gas akan jalan terseok-seok dan terkendala produksi. Ini tidak bagus bagi masa depan industri kita serta dampaknya bagi pembangunan nasional secara umum," katanya, Jumat (4/12/2020).
Baca juga: Kemenperin Terus Kawal Realisasi Penurunan Harga Gas Industri
Mulyanto menyebut, Pemerintah jangan memandang gas sebagai komoditas ekonomi yang dapat diperdagangkan atau diekspor ke luar negeri, namun gas harus dilihat sebagai sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui sehingga harus dioptimalkan dalam menunjang pembangunan nasional.
Ia juga mendorong penggunaan gas untuk keperluan industri dalam negeri harus dioptimalkan agar dapat meningkatkan nilai tambah dan menghasilkan efek pengganda bagi pembangunan nasional.
"Ini harus menjadi perhatian utama Pemerintah. Paradigma gas sebagai modal pembangunan sebenarnya sudah tercantum dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN)," sebut Mulyanto.
Baca juga: PKS Tolak Rencana Pemerintah Tarik Gas LPG Bersubsidi
Mulyanto menilai ketimpangan alokasi distribusi gas untuk keperluan dalam negeri dan ekspor sangat mengkhawatirkan. Sebab kendala kekurangan pasokan gas tidak saja dialami oleh PLTGU Cilegon tapi juga terjadi di industri pupuk.
Mulyanto mengatakan kondisi ini harus disikapi dengan cermat dan cepat. Karena kalau dibiarkan akan menggangu kelancaran pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kalau perlu kita stop ekspor gas. Pemerintah jangan hanya obral janji, namun harus konsisten ditepati," tegas Mulyanto.
Untuk diketahui nilai ekspor gas nasional pada tahun 2011 sebesar 23 Milyar USD (surplus 21.6 milyar USD) dan terus menurun sampai 10 Milyar USD (surplus 7.4 milyar USD) di tahun 2018. (rizal/tha)