Program Pemerintah Internet Untuk Semua Dongkrak Pertumbuhan Jakarta

JAKARTA – Kehadiran jaringan wifii atau internet di pelosok ibukota diyakini sangat membantu masyarakat dalam aktivitas pendidikan, sosial hingga ekonomi. Sehingga kehadiran program JakWiFi dapat mendongkrak pertumbuhan di Jakarta.

"Karena JakWiFi ini bukan untuk anak-anak sekolah saja. Hampir seluruh usaha kecil menengah (UKM) kita juga sudah dorong untuk bisa bergerak dalam platform digital. Dengan keterbatasan gerak saat ini, ya semua orang harus melakukan gerak digital," ujar Kepala Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta, Atikah Nur Rahmaniah.

Dia menuturkan, informasi lokasi titik akses JakWiFi beserta perluasannya dapat dicek oleh publik menggunakan aplikasi JAKI (Jakarta Kini). Penyediaan akses internet gratis ini diharapkan bisa menjadi langkah awal dalam hal akselerasi transformasi digital warga Jakarta sebagai respon untuk mengoptimalkan kesempatan di tengah menghadapi pandemi Covid-19.

"Tentunya dengan segala masukan dan dukungan, kami ingin sekali bisa mengembangkan program JakWifi ini. Karena pada akhirnya yang menikmati adalah masyarakat Jakarta," kata Atika.t

PRODUKTIVITAS MASYARAKAT

Senada dengannya, Kepala BLUD Jakarta Smart City, Yudhistira Nugraha mengatakan JakWiFi merupakan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung konektivitas dan produktivitas masyarakat di masa pandemi Covid-19 dengan menyediakan akses internet gratis di ribuan titik di seluruh penjuru Ibu Kota.

“Kami menyadari, belum semua warga Jakarta memiliki akses internet, terutama mereka yang tinggal di perkampungan padat penduduk. Hambatan serupa juga dialami oleh sebagian peserta didik yang saat ini sedang mengikuti PJJ di rumah. Oleh karena itu, Pemprov DKI kembali mengambil kebijakan inovatif dalam wujud Internet untuk Semua-JakWIFI," kata Yudhistira.

Program yang diluncurkan pada 28 Agustus 2020 lalu ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat belajar dan bekerja dari rumah demi menekan angka penyebaran Covid-19. Dia memastikan, pemasangan akses internet gratis ini terselenggara karena dukungan kolaborasi dari Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) dan PT Bali Towerindo Sentra (Molecool).

Pemprov DKI Jakarta menargetkan 9.413 titik JakWIFI yang akan dibangun di seluruh Jakarta. Saat ini, sudah ada 5.665 titik Wi-Fi publik yang dapat dimanfaatkan warga secara gratis dengan rincian 1.497 lokasi JakWIFI yang disediakan langsung oleh Pemprov DKI Jakarta; 4.155 lokasi yang disediakan oleh BaliTower; serta 13 lokasi yang disediakan oleh APJATEL.

Untuk menikmati program JakWIFI, warga dapat menemukan lokasi access point (AP) dengan mudah melalui fitur JakWifi di aplikasi Jakarta Kini (JAKI). Terdapat beberapa informasi penting yang bisa didapatkan dalam fitur JakWifi yakni, lokasi AP yang tergabung dalam program JakWIFI, nama AP, titik kenal lokasi (misalnya RPTRA, sekolah, dan lainnya); dan penyedia jasa Wi-Fi yang tergabung dalam program JakWIFI.

Akses internet gratis JakWIFI dapat digunakan oleh seluruh warga DKI Jakarta, baik peserta didik untuk mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), UMKM untuk memasarkan dan mempromosikan produk, para pekerja dalam menjalankan Work From Home, serta kebutuhan penting lainnya.

PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL

Terpisah, Wakil Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dewi Meisari Haryanti mengungkapkan, sektor Informasi dan Komunikasi mengalami pertumbuhan pada kuartal ketiga tahun 2020. Berdasarkan laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 November lalu, potret perekonomian Indonesia pada kuartal ketiga menunjukkan adanya perbaikan dari kondisi yang sebelumnya terkontraksi.

"Terutama di sektor informasi dan komunikasi di tengah pandemi Covid-19, dengan pertumbuhan (y-on-y) sekitar -3.5%, tingkat kedalaman resesi sudah menunjukkan perbaikan dari kondisi pada quartal sebelumnya yang tumbuh -5.32%," kata Dewi.

Perkembangan perekonomian Indonesia dalam kuartal ketiga, tuturnya, dapat dilihat dari dua pendekatan yakni pengeluaran dan lapangan usaha. Dari pendekatan pengeluaran, belanja pemerintah merupakan satu-satunya jaring pengaman karena mengalami pertumbuhan sekitar 9.76% di tengah anjloknya komponen pengeluaran lain mencakup konsumsi rumah tangga, penanaman modal, belanja sektor nirlaba serta ekspor.

Sementara secara pendekatan lapangan usaha, pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) di sektor Informasi dan Komunikasi adalah salah satu buffer utamanya dengan keberhasilan meraih peningkatan pertumbuhan hingga menembus double digit di 10.61%.

"Peningkatan pertumbuhan pada kuartal ketiga ini lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan di kuartal yang sama pada tahun 2019 yakni di level 9.24%. Sehingga tingkat pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi menjadi yang kedua tertinggi setelah pertumbuhan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial pada kuartal ketiga ini yang tumbuh 15.33%," jelasnya.

Sebelumnya, ucap Dewi, pada kuartal kedua tahun 2020, Kominfo mencatat sektor informatika dan komunikasi sempat menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi. Sehingga secara data PDB akumulatif (sejak Januari - September 2020), masih merupakan sektor dengan tingkat pertumbuhan tertinggi yaitu 10.42%.

Adapun sektor lain dengan tingkat pertumbuhan tertinggi setelah sektor informasi dan komunikasi dalam periode tersebut antara lain sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9.85%, Jasa Keuangan dan Asuransi 3.55%, Jasa Pendidikan 3.14%, Real Estate 2.68%; dan Pertanian Kehutanan Perikanan 1,52%. Selain sektor-sektor ini, terjadi pertumbuhan sektoral (akumulatif) yang negatif.

Sesuai dengan Roadmap Transformasi Digital, jelasnya, pemerintah akan terus mengalokasikan belanja negara untuk percepatan transformasi digital pada sektor-sektor strategis, termasuk sektor pemerintahan sendiri, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik. Menurutnya, gaya kerja digital menjadi bagian dari kenormalan baru yang perlu terus dibudayakan agar masa pandemi dapat menjadi momentum peningkatkan produktivitas, kegesitan, dan daya saing bangsa.

"Kami memastikan pelayanan publik seperti perizinan, kesehatan, pendidikan, penyiaran, penyediaan infrastruktur jaringan internet cepat, dan pencetakan sumberdaya manusia Talenta Digital kian diperlukan untuk mendukung aktivitas perdagangan digital dan industri," tandasnya.

TENTANG KPCPEN

Sekedar diketahui pertimbangan bahwa penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan pemulihan perekonomian nasional harus dilakukan dalam satu kesatuan kebijakan strategis yang terintegrasi dan tidak dapat terpisah, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang ditandatangani pada 20 Juli 2020.

Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah INDONESIA SEHAT (Prioritas rakyat aman dari Covid-19 dan reformasi layanan kesehatan), INDONESIA BEKERJA (Prioritas pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja), INDONESIA TUMBUH (Prioritas pemulihan dan transformasi ekonomi nasional). (ruh)