DPR: Pilkada Tetap Dilanjutkan dengan Protokol Kesehatan Ketat

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak harus tetap dilanjutkan. 

Pasalnya jika harus ditunda, dikatakannya bahwa pemerintah belum bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Sehingga hal yang paling memungkinkan menurutnya adalah melanjutkan Pilkada dengan menggunakan protokol Covid-19 yang ketat.

Sebelumnya banyak pro kontra yang timbul di kalangan masyarakat terkait masalah penundaan Pilkada serentak. 

"Ada ketakutan yang muncul ketika harus melanjutkan Pilkada ini. Tapi intinya jangan sampai penyelangaraan ini memicu timbulnya klaster baru. Sudah kami jawab dengan menambah anggaran kalau tidak salah hingga Rp4 T yang dimanfaatkan untuk Alat Pelindung Diri (APD). Kami juga mengundang gugus tugas dan meminta rekomendasi," ujar Politisi PAN ini, Minggu (29/11/2020)

Baca juga: Tegakkan Protokol Kesehatan, Jangan Sampai Pilkada jadi Klaster Covid-19

Legislator dapil Sumbar 2 ini pun memaparkan, berkaca pada beberapa negara, tidak ada yang menunda Pilkada hingga 2021, terakhir adalah Amerika Serikat (AS) sukses tidak ada masalah.

"Jadi bukan kita saja yang khawatir terhadap penyelenggaraan pilkada serentak akan memicu tercipta klaster baru covid-19." ujarnya.

Muhamadiyah, NU, MUI dan beberapa elemen bangsa lainnya juga menyatakan hal yang sama. Yang  terpenting masyarakat sadar dan patuh pada protokol kesehatan serta sadar terhadap perlindungan dirinya.

Baca juga: Penerapan Protokol Kesehatan Tidak Bisa Ditawar Pada Pilkada 2020

Oleh karena itu,  penundaan Pilkada adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Sebab keputusan penyelenggaraan Pilkada tanggal 9 Desember 2020 telah melalui pembahasan dan kajian komprehensif dan disepakati oleh berbagai stake holder.