Tegakkan Protokol Kesehatan, Jangan Sampai Pilkada jadi Klaster Covid-19

JAKARTA –  Penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 diharapkan dapat menegakkan aturan protokol kesehatan guna mencegah munculnya klaster baru penyebaran Covid-19. 

Hal  tersebut disampaikan Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono yang melihat  jumlah kasus Covid-19 terus menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Saat ini, lanjutnya, penyebaran tidak hanya di lingkungan kerja atau tempat umum, namun sudah memasuki lingkungan keluarga.

Baca juga: Kapolda Jatim Cek Kesiapan Polres Kediri Hadapi Pilkada Serentak

"Teman-teman penyelenggara maupun TNI/Polri harus lebih tegas. Jangan sampai keramaian di ruang publik ini menjadi cluster baru meningkatnya kasus Covid-19," ujar Nono dalam keterangannya, Sabtu (28/11/2920).

Hal itu juga disampaikan Nono dalam rapat kerja bersama jajaran Pemprov Sumatera Utara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut) di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Jumat (27/11/2020) kemarin.

Senator asal Maluku ini mengatakan, Provinsi Sumut merupakan provinsi dengan jumlah daerah terbanyak yang menyelenggarakan pilkada yakni 23 Kab/Kota.

Baca juga: Penerapan Protokol Kesehatan Tidak Bisa Ditawar Pada Pilkada 2020

Oleh karena itu, para penyelenggara memang memiliki tanggungjawab yang besar untuk menyelenggarakan pesta demokrasi yang baik.  

"Seiring dengan anggaran pelaksanaan yang besar tentu beban dan permasalahan lebih banyak, untuk itu saya berharap semua penyelenggara bisa bekerja maksimal, agar anggaran tidak menjadi percuma atau sia-sia. Penyelenggaraan pilkada yang berkualitas akan mampu menghasilkan kepala daerah yang berkualitas," paparnya.