DEPOK - Masyarakat Depok dalam waktu dekat akan melakukan pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok, pada 9 Desember 2020. Siapapun pemenangnya nanti agar dapat melahirkan Walikota yang taat hukum bukan melawan putusan hukum.
Hal tersebut diutarakan salah satu pedagang Pasar Kemiri Muka Cecep, bahwa Depok dan wilayah lainnya adalah negara berpayung hukum.
"Hukum menjadi bentuk kendaraan yang menjamin perjalanan bangsa ke arah kenyamanan, ketenteraman, keadilan, dan perdamaian seperti di lingkungan Pasar Kemirimuka," ujar Cecep kepada wartawan di lokasi Pasar Kemirimuka, Beji Kota Depok, Rabu (25/11/2020) siang.
Baca juga: Pedagang Pasar Kemirimuka Belum Putuskan Dukungan Paslon di Pilkada 2020
Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah sekarang ini, lanjut Cecep, dalam konteks Pilkada, hukum memiliki peranan yang sentral dalam mengatur serta mengawasi jalannya proses Pilkada.
"Kita berharap pemilu menjadi bagian dari konsolidasi demokrasi untuk melahirkan pemimpin yang visioner, kokoh pada ideologi Pancasila, memiliki kemampuan teknokratik dan bertanggung jawab terhadap masa depan," paparnya.
Selain itu para pedagang yang ada di Kota Depok, Cecep berkeinginan dalam Pilkada Depok 2020 ini dapat melahirkan pemimpin yang taat hukum, bukan menzolimi pedagang karena saat ini pedagang menunggu penegakan hukum.
"Perjuangan temen-temen dalam mempertahankan Pasar Kemirimuka tetap akan dilakukan saat deklarasi pembacaa eksekusi di Pasar Kemiri Muka oleh Pengadilan Negeri," tambahnya.
"Diharapkan usai Pilkada melahirkan Walikota Depok yang menaati hukum, tidak melakukan intervensi kepada putusan hukum, tidak menzolimi kepada pihak manapun." sambungnya.
Baca juga: PT Petamburan Jaya Raya (PJR) Pasang Plang Kepemilikan Pasar Kemirimuka
Terpisah Ketua Perkumpulan Pedagang Pasar Tradisional Margonda Depok Yaya Barhaya menegaskan saat ini para pedagang belum menentukan sikap atau pilihan kepada salah satu paslon Walikota.
