JAKARTA – Ancaman Separatisme dengan menggunakan media sosial bertujuan propaganda untuk memisahkan diri dari NKRI semakin marak.
Aksi separatisme saat ini tidak hanya berupa pemberontakan bersenjata, tetapi sudah berkembang melalui kampanye internasional dengan memanfaatkan media sosial di dunia maya.
Hal ini disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto S.IP, ketika menjadi Keynote Speaker dalam acara Webinar Pelatihan Sinergi Anak Bangsa Dalam Menjaga Keutuhan Bangsa dan Negara Dari Aksi Separatisme di Dunia Maya, bertempat di Jakarta, Sabtu (21/11/2020).
Panglima TNI mengatakan, semua yang ada di dunia maya memiliki kelebihan berupa kecepatan dan jangkauan yang lebih cepat, lebih luas, dan lebih mudah.
Baca juga: Panglima TNI bersama CDF Australia Pimpin Sidang ke-8 AUSINDO HLC Tahun 2020
Selanjutnya juga disadari bahwa dampak yang ditimbulkan di dunia maya, baik positif maupun negatif, ternyata dapat lebih masif dari dunia fisik.
"Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mengakui bahwa media sosial telah dapat dimanfaatkan sebagai media propaganda, media perang urat syaraf," ujarnya.
Lebih lanjut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menuturkan bahwa dengan pengunaan dan jangkauan yang luas, media sosial menjadi media yang efektif untuk melakukan perang informasi ataupun perang psikologi.
"Sekarang kita mengenal hastag, trending topic. Dahulu kita menyebutnya sebagai tema propaganda," katanya.
Baca juga: Jokowi Minta Kapolri, Panglima TNI dan Satgas Covid-19 Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan
Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI juga menyampikan bahwa dalam beberapa minggu terakhir ini dunia maya di Indonesia diramaikan dengan beberapa isu yang cukup hangat.
"Isu-isu tersebut bila kita lihat membuat masyarakat menjadi terkotak-kotak, terpolarisasi dan dibenturkan satu sama lain. Terdapat pula narasi yang membangun ketidakpercayaan kepada pemerintah dan tidak percaya kepada berbagai upaya pemerintah untuk kepentingan rakyat," ucapnya.
Diperlukan kesatuan pandangan dan persepsi untuk mensinergikan keselarasan dalam tindakan, kebijakan dan rencana aksi yang utuh. Menghadapi hal ini, diperlukan partisipasi lintas sektoral dan tidak mungkin hanya bisa dihadapi oleh satu instansi semata.
"Oleh karena itu, dibutuhkan langkah penanganan yang dilakukan secara komprehensif, integral dan terpadu. Diperlukan sinergi untuk negeri," imbuhnya.
Baca juga: Panglima TNI: Jangan Biarkan Persatuan dan Kesatuan Hilang