Pencopotan Baliho HRS, PKS Minta TNI Jangan Terjebak Politik Praktis

JAKARTA– Terkait pencopotan baliho HRS, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini berharap agar TNI bersikap dan bertindak secara terukur, dan proporsional dalam merespon dinamika politik di masyarakat; jangan sampai TNI terjebak dalam politik praktis yang mana hal itu menjauhi atau menyimpangi semangat reformasi.

Hal itu disampaikan terkait langkah TNI yang mencopoti baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS), termasuk konvoi pasukan di sekitar Petamburan terus menjadi sorotan.

"Reformasi menempatkan TNI sebagai kekuatan pertahanan untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI. Tugas utamanya perang melawan musuh negara yang mengancam kedaulatan, kelompok sparatis, dan kekuatan asing yang mengancam. Sehingga mohon jangan sampai sikap, kata, dan tindakannya terjebak politik praktis menyangkut dinamika politik di dalam masyarakat," ungkap Jazuli,  Sabtu malam (21/11).

Baca juga: Penurunan Baliho Rizieq Shihab Perintah Pangdam Jaya

Anggota Komisi I DPR ini mengatakan dinamika yang terjadi di masyarakat biar diselesaikan oleh otoritas sipil. Karena dinamika itu menyangkut rakyat sendiri yang merupakan anak kandung NKRI. Kalaupun ada pelanggaran ketertiban dan keamanan, ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat kepolisian sebagai penegak hukum.

 "Menghadapi gejolak dinamika rakyat  yang menyampaikan aspirasi, berbeda pendapat dengan pemerintah, atau merasa diperlakukan tidak adil, tidak perlu dengan unjuk kekuatan negara, apalagi kekuatan perang TNI. Ini yang bisa menimbulkan bias persepsi atas tugas pokok dan fungsi TNI sehingga wajar dikritik banyak pihak dari tokoh masyarakat hingga civil society," ungkap Jazuli.

Dia menegaskan  tupoksi TNI itu untuk perang, melawan kelompok sparatis, dan menjaga kedaulatan wilayah NKRI dari ancaman kekuatan asing. Sementara rakyat adalah anak kandung NKRI yang harus dilindungi, didengar, dan diberdayakan. Betapapun mereka berbeda pendapat, berbeda politik, tapi mereka tidak pernah membangkang apalagi melawan negara (sparatis).

Baca juga: Nikita Mirzani Dukung Pangdam Jaya, Terkait Penurunan Baliho HRS

"Menurut kami dinamika politik di masyarakat itu wajar saja. Jangan disikapi berlebihan. Mereka bagian dari rakyat yang seharusnya diajak bicara secara dialogis dari hati ke hati tanpa kecurigaan berlebihan apalagi dilabelisasi. Apalagi mereka juga kerap bersikap tegas terhadap segala ancaman atas NKRI serta terdepan dalam upaya penanggulan bencana. Seharusnya kita optimis bisa saling bersinergi dan bukan saling unjuk gigi," pungka Jazuli. (johara/win)