JAKARTA - Presiden Jokowi meminta kementerian dan pemerintah daerah tidak lagi menumpuk belanja negara di akhir tahun. Sebab, kondisi darurat sekarang ini menuntut pemerintah untuk berkerja cepat dalam merealisasikan anggaran.
"Di tengah kondisi pandemi seperti ini, sangat penting sekali pengadaan dipercepat," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020 melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18 /11).
Jokowi menegaskan alarm peringatan perlu diberikan karena banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang masih bekerja dengan cara-cara lama. Akibatnya realisasi belanja yang sudah dianggarkan baik di APBN maupun APBD menjadi terlambat.
Baca juga: DPR Setujui APBN 2021, Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Dipatok 5%
Presiden menilai kecepatan realisasi belanja pemerintah lah yang saat ini mendorong permintaan dan meningkatkan konsumsi masyarakat untuk selanjutnya dapat menggerakkan produksi dan tensu saja perekonomian yang terus bertumbuh positif.
Jokowi juga meminta dilakukannya perubahan-perubahan fundamental dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Saat ini yang dibutuhkan bukan lagi hanya sebatas pada pembangunan sistem pengadaan barang dan jasa yang cepat, transparan, dan akuntabel, tapi juga sebuah sistem yang mampu memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.
Baca juga: Genjot Daya Beli Masyarakat, DPR Minta Pemerintah Optimalkan Instrumen APBN
"LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) harus berani melakukan banyak terobosan, terutama dengan memanfaatkan teknologi super modern. Bangun sistem pengadaan yang real time, lakukan transformasi ke arah 100 persen e-procurement, manfaatkan teknologi untuk meningkatkan kapasitas pengolahan data pengadaan agar lebih cepat," tandasnya.
Dia menambahkan dengan terobosan dan penerapan teknologi tersebut, pihak-pihak terkait dapat memantau jalannya proses dan nilai realisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah secara langsung yang nantinya data-data tersebut dapat dijadikan sebagai peringatan awal bagi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan langkah-langkah percepatan.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah harus mampu meningkatkan nilai guna sehingga anggaran yang telah dibelanjakan dapat menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat. (johara/win)
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
