JAKARTA - Presiden Jokowi dinilai telah melakukan akomodasi politik dengan pembiaran negara atas kerumunan massa yang mengiringi rangkaian kedatangan Muhammad Rizieq Shihab (MRS) dari Arab Saudi.
Demikian disampaikan Ketua SETARA Institute Hendardi kepada Pos Kota, Minggu malam (15/11).
Dia menjelaskan pilihan politik akomodasi Jokowi terutama sejak merangkul Prabowo Subianto, telah menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berbau politik pragmatis di antaranya membiarkan eks Tim Mawar menduduki jabatan, dan obral Bintang Mahaputera ke sejumlah elit oposisi. Keduanya dinilai sebagai ijtihad politik yang keliru.
"Orientasi politik akomodasi adalah terciptanya stabilitas politik dan keamanan. Tetapi akomodasi pragmatis tanpa basis ideologi dan gagasan justru telah menyandera Jokowi dalam kalkulasi-kalkulasi politik pragmatis," terang Hendardi.
Baca juga: 100 Hari, Kebijakan Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tidak Pro Kepada Penegakan Hukum
Kembali, Hendardi menilai pembiaran atas kerumunan yang diciptakan oleh massa pengagum MRS adalah bukti kegagapan Jokowi dalam kalkulasi politik yang menjebaknya.
“Jika Jokowi tidak terjebak dalam politik akomodasi, seharusnya sebagai seorang Jokowi, ia segera memerintahkan Kapolri untuk menindak kerumunan, mempertegas dan menindaklanjuti kasus-kasus hukum MRS,” papar Hendardi.
Ia mengatakan sandera politik akomodasi dan kalkulasi politik pragmatis akan terus melilit Jokowi dan menjadi warna kebijakan-kebijakan politik pemerintahan hingga 2024, jika Jokowi tidak mengambil terobosan politik yang berpusat pada gagasan pengutamaan keselamatan, keadilan dan kesejahteraan rakyat.
"Bisa jadi stabilitas politik dan keamanan akan terjaga akan tetapi kepemimpinannya telah melahirkan preseden buruk sekaligus merusak demokrasi dan supremasi hukum, alih-alih mewariskan legacy," terang Hendardi. (johara/tha)