Pemerintah Diminta Antisipasi Lonjakan Angka Pengangguran Dampak Resesi

Sabtu 14 Nov 2020, 11:50 WIB
Anggota Komisi XI Junaidi Auly. (ist)

Anggota Komisi XI Junaidi Auly. (ist)

JAKARTA - Pemerintah diminta antisipasi secara serius lonjakan angka pengangguran,  karena saat ini Indonesia mengalami resesi ekonomi, dan diantara dampaknya  semakin meningkatnya jumlah pengangguran. 

Demikian disampaikan anggota Komisi XI Junaidi Auly di Jakarta, Sabtu (14/11). "Harus ada upaya yang serius untuk atasi hal ini, perlu ada program yang tepat demi menekan angka pengangguran yang terus meningkat," ujar Junaidi. 

Legislator Fraksi PKS ini mengatakan saat ini Indonesia mengalami resesi ekonomi, dan diantara dampak yang mungkin timbul dari terjadinya resesi ini yaitu semakin meningkatnya jumlah pengangguran yang disebabkan permintaan masyarakat yang menurun, sehingga banyak unit usaha yang beroperasi terganggu dan akhirnya terjadilah PHK.

Baca juga: Jumlah Pengangguran di Bekasi Meningkat Selama Pandemi Covid-19

Apalagi, menurut dia, pandemi Covid-19 masih terus berlanjut dan belum memberikan sinyal membaik.

Saat ini masyarakat tidak hanya mengalami krisis kesehatan melainkan juga krisis ekonomi yang membuat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pengangguran terus mengalami lonjakan.

Sebelumnya, BPS mencatat jumlah pengangguran semakin bertambah akibat Covid-19. Naik 2,67 juta orang menjadi 9,77 juta orang pada kuartal III/2020.

Baca juga: Dampak Indonesia Resesi Ekonomi, Pengangguran Kian Melonjak

Rinciannya terdapat 29,12 juta orang (14,28 persen penduduk usia kerja), terdiri dari pengangguran karena Covid-19 2,56 juta orang, Bukan Angkatan Kerja (BAK) 0,76 juta orang, tidak bekerja karena covid 1,77 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena covid sebanyak 24,03 juta orang.

Junaidi menegaskan kepada pemerintah agar hadir dalam membantu masyarakat  yang terkena dampak PHK atau Covid-19 melalui program-program yang menambah keterampilan berusaha.

Tidak sedikit masyarakat yang menginginkan program tersebut karena berbagai keterbatasan yang dimilikinya.

Berita Terkait
News Update