Legislator PKS Minta BPKP Awasi Penggunaan Dana Desa

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR minta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar mengawasi dana desa, sehingga penggunaannya sesuai dengan rencana.

"Pengawasan dana desa menjadi penting karena tujuan pengawasan dalam rangka memastikan semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya," kata  Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/11/2020).

Junaidi pun mengatakan bahwa pentingnya peranan BPKP dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah.

Baca juga: Main Saham Pakai Dana Desa Senilai Rp570 Juta, Bendahara Desa Ditahan

"BPKP diharapkan reponsif dalam mengawal pemerintah desa agar dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel, apalagi pada masa pandemi ini ruang-ruang pertanggungjawaban dana desa penting untuk diawasi,” ujar Junaidi.

Anggota DPR dari Fraksi PKS mengharapkan penyaluran dana desa kepada masyarakat dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) memperhatikan tertib administrasi dan ketepatan sasaran.

"Idealnya penerima BLT Desa adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang memang belum mendapatkan program bantuan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebelumnya," imbuh anggota dari dapil Lampung II ini.

Baca juga: Dana Covid-19, Pemkot Tangerang Koordinasi dengan BPKP dan BPK

"Untuk itu peran pengawasan penting namun tidak bisa berjalan parsial, harus bersama-sama dan saling mengisi serta mendukung” tuntasnya. (johara/ys)