DPR: Masih Pandemi, Pemerintah Tak Punya Opsi Selain Belajar Daring

Kamis 29 Okt 2020, 14:25 WIB
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.(ist)

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.(ist)

JAKARTA –  Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan, pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau Daring masih berjalan belum efektif dan pemerintah tidak ada opsi lain untuk menghadapi pandemi yang belum reda.

"Sejumlah rekomendasi panja PJJ Komisi X DPR oleh pemerintah diselesaikan problem terbesarnya yakni dengan pembagian kuota internet gratis kepada siswa, mahasiswa guru dan dosen," kata politisi PKS ini saat dihubungi Pos Kota, Kamis (29/10/2020).

Ia mengatakan, akan halnya mereka yang tidak ada jaringan internet, ataupun jaringan listrik yang belum terjangkau serta gawai yang tak memadai, terlihat diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan dan pemda.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Nilai Belajar Daring Belum Efektif

Namun hingga kini masih belum ada progres yang menggembirakan. Selain itu, katanya, pembagian kuota internet akan menghabiskan dana Rp7,2 T.

"Catatannya adalah, ternyata pemerintah tak punya data siapa yang diprioritaskan untuk menerima bantuan itu, sehingga dibagi ke semua, siswa, mahasiswa, guru dan dosen tanpa kecuali. Hanya hingga kini masih banyak yang mengeluh tak dapat bantuan dimaksud," kata anggota DPR Dapil Jateng IX ini.

Adapun masukan lain, lanjutnya, terhadap pembagian: 20 GB, 30 GB, 35 GB, 42 GB dan 50 GB untuk tiap jenis dan jenjang pendidikan serta guru dan dosennya, ternyata kuota belajar sudah ditentukan  penggunaannya dengan  penyedia platform pendidikan yang sudah kerjasama dengan Kemendikbud. 

Baca juga: Wakil Ketua MPR RI Prihatin Atas Tewasnya Siswi Akibat Depresi Belajar Daring

Padahal, bebernya, kebutuhan memenuhi tuntutan kompetensi tidak semua ada di platform itu, sehingga harus mencari di youtube yang bukan termasuk aplikasi yang telah ditentukan oleh Kemendikbud. 

"Namanya kuota umum. Banyak yang memprediksi bakal banyak kuota belajar yang tak digunakan. Sebaliknya jatah untuk kuota umum hanya 5 GB. Ini dinilai sangat kurang. Karena banyaknya konten kompetensi yang harus dicari di luar platform di kuota belajar," tutupnya. (rizal/tri)

Berita Terkait

News Update