Baca juga: Wabah Corona Bikin Target APBD DKI Anjlok 31,04 Persen
"Mendagri, (nanti pertanyakan) kenapa di sana? jauh-jauh bahas anggaran. Nah, sampai tingkat atas gak tau ini udah sampe mana pembahasan anggarannya," cetusnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP, DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono berpendapat, digelarnya rapat pembahasan KUPA-PPAS APBD-P di Puncak, Bogor karena di Jakarta masih rentan penularan Covid-19.
"Karena di jakarta dianggap oleh Dewan masih sangat rentan penyebaran Covid-19," kata Gembong saat dihubungi, Jumat (23/10/2020).
Baca juga: Pemprov DKI Wajib Laporkan LKPJ APBD DKI 2019 Tiga Bulan Sebelum Tahun Anggaran Berakhir
Menurutnya, bila rapat tersebut digelar di dalam gedung DPRD DKI, akan terjadi penumpukan anggota rapat yang terdiri dari legislatif dan eksekutif, dan berpotensi besar terjadinya penularan virus Corona.
"Sebab jumlah anggota Banggar (Badan Anggaran) saja setengah jumlah anggota dewan, ditambah dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)," jelasnya.
Digelarnya rapat pembahasan anggaran di puncak Bogor, di tempat terbuka dan luas, menurutnya juga bisa berpengaruh terhadap psikologis peserta.
Baca juga: BUMD Incar Sisa APBD DKI, Awas Jangan jadi Bancakan
Dengan memilih kawasan Puncak sebagai tempat rapat, peserta dapat lebih fokus dalam pembahasan anggaran dan tidak khawatir dengan resiko penularan Covid-19 seperti di Jakarta.
"Ini hanya persoalan psikologi saja, agar pembahasannya lebih fokus. Secara psikologi dengan kerumunan orang banyak ada kekhawatiran penyebaran Covid-19," ungkapnya. (yono/tri)
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
