Kinerja Satu Tahun Jokowi - Ma'ruf Jauh Dari Keberhasilan

JAKARTA - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai kinerja satu tahun Pemerintahan Jokowi-Mar'uf  jauh dari keberhasilan bahkan cenderung memprihatinkan.

"Hal ini diperparah faktor eksternal pandemi covid-19 yang sayangnya tidak ditangani dengan manajemen dan kepemimpinan yang efektif," kata Jazuli kepada Pos Kota,  Selasa malam (20/10).

 Meski demikian, kata dia,  apresiasi tetap disampaikan Jazuli Juwaini di tengah hantaman covid-19 Indonesia termasuk negara yang tidak terdampak dalam, dibandingkan negara lain. Respon cepat tim ekonomi juga mendapat apresiasi, termasuk dalam kerjasama dengan BI dalam menjaga stabilitas rupiah dan pendanaan dampak covid. Jazuli juga bersyukur sampai kini tidak ada laporan bank yang collaps. Sementara dari sisi penanganan dampak covid, percepatan realisasi bansos kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan ekonomi.

Baca juga: Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Harus Berusaha Lebih Keras di Periode Kedua

"Catatan serius pada penanganan covidnya sendiri. Sayangnya pemerintah tidak hadir dengan manajemen dan kepemimpinan bencana yang efektif sehingga jelas arah dan kebijakan mengatasi covid dan dampaknya. Akibat ketidakjelasan tersebut, kita tidak pasti kapan terminasi pandemi. Beban ekonomi juga semakin berat jika berlarut-larut. Instruksi dan harapan Presiden pun kepada jajarannya selalu meleset," ungkap Jazuli.

Secara ekonomi kinerja satu tahun Jokowi sejak dilantik 20 oktober cenderung turun bahkan sejak triwulan I 2020 sebelum pandemi pertumbuhan ekonomi hanya 2,97% (yoy). Diperparah pandemi, ekonomi kita semakin terpuruk. Alhasil tingkat kesejahteraan ekonomi rakyat memburuk. Ditandai dengan melonjaknya kemiskinan dalam setahun ini menjadi 27,5 juta orang/10,2% (naik 3 juta dari akhir 2019). Demikian halnya dengan tingkat pengangguran naik 5,5 jt orang menjadi 12,7 juta orang/9,1%. Juga rasio gini (disparitas kaya dan miskin) meningkat dari 0,380 di akhir 2019 menjadi 0,382. Hutang pemerintah juga melonjak tajam. Dalam satu tahun penambahan hutang sebesar 323,27 Triliun. Sehingga total hutang Indonesia sampai Agustus 2020 mencapai 6,035,3 Triliun.

Kondisi pandemi yang tidak terkelola dengan baik mengakibatkan kondisi ekonomi nasional yang makin sulit. Kebijakan PSBB yang tidak konsisten, gonta-ganti leading actor dan sector dalam manjemen covid, hingga realisasi stimulus ekonomi yang berjalan sangat lambat. Ini semua menunjukkan ketidakberesan dalam manajemen dan kepemimpinan pemerintah di tengah krisis.

Baca juga: PKS: Setahun Jokowi-Ma'ruf Sektor Ekonomi Indonesia Tak Memuaskan

Dalam catatan resmi dan evaluasi sejumlah lembaga riset ekonomi yang kredibel, realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penanganan Covid-19 sampai dengan 14 Oktober 2020 baru mencapai angka Rp344,11 triliun atau 49,5% dari pagu Rp 695,2 triliun. Kinerja Pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak optimal. Pemerintah harus meningkatkan kinerjanya dalam tiga bulan kedepan.

 Dari data Penanganan Covid-19 dan PEN 2020, realisasi Kesehatan (31,51), sektoral K/L (26,40) dan insentif dunia usaha (24,61), masih berada dibawah 50%. Kinerja penyerapan ketiga sektor tersebut belum optimal. Pemerintah perlu membuka data bantuan untuk korporasi (non UMKM), sampai saat ini belum terdapat angka realisasi dan pencapaiannya.