JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menilai kinerja pemerintah di bidang ekonomi selama satu tahun ini. Sebab, hari ini, 20 Oktober 2020, genap Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin berusia satu tahun.
"Secara umum, kami menilai bahwa kinerja Pemerintah dalam bidang ekonomi masih kurang memuaskan. Sehingga berdampak pada tidak optimalnya pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1,” papar Anis, Selasa (20/10/2020).
Ketidakberhasilan pemerintah mencapai target-target ekonominya ini, kata Anis, menjadi catatan negatif terhadap kinerja pemerintah selama satu tahun ini.
"Ketidakberhasilan yang demikian menjadi indikator tidak tercapainya janji-janji politik pemerintah selama masa kampanye,” kata Anis.
Baca juga: 100 Hari Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Ruang Kebebasan Berekspresi Menyempit
Pada bagian lain, kegagalan tersebut menunjukkan pemerintah tidak mampu memenuhi ekspektasi rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan.
“Bahkan, Indonesia semakin dekat dengan jebakan negara berpendapatan menengah,” tambahnya.
Secara khusus, politisi senior PKS ini menyampaikan bahwa Fraksi PKS mencatat ketidakberhasilan mencapai target pertumbuhan ekonomi diantaranya karena struktur ekonomi nasional terus bergantung pada sektor konsumsi. Porsi konsumsi rumah tangga terhadap PDB pada 2019 mencapai 56,62 persen meningkat dari 55,76 persen pada 2018.
"Hal ini menunjukkan ekonomi nasional semakin rapuh karena bergantung pada daya beli," katanya.
Baca juga: DPR RI Nilai Pemerintahan Jokowi di Periode Kedua Ambyar
Peranan belanja pemerintah yang hanya 8,75 persen, dinilai PKS sangat rendah untuk mendukung ekspansi pemerintah. Sementara itu, menurut angka realisasi LKPP tahun 2019, realisasi belanja negara mencapai Rp2.309 triliun. Angka tersebut mencapai 14,58 persen dari PDB tahun 2019 sebesar Rp15.833 triliun.
