DPR RI Nilai Pemerintahan Jokowi di Periode Kedua Ambyar

JAKARTA - Sejak dilantik sebagai presiden Joko Widodo di periode kedua, Pemerintahan Jokowi banyak mendapat sorotan. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, menyebut secara umum kinerja Pemerintahan Jokowi di bawah standar. Kinerja yang ada sekarang ini jauh dari janji kampanye yang disampaikan kepada rakyat. 

"Pemerintahan Jokowi di periode kedua ini ambyar. Hampir semua sektor kehidupan mengalami grafik penurunan. Yang naik hanya utang dan kasus penangkapan aktivis politik yang kritis terhadap pemerintah," ujar Mulyanto, Selasa (20/10/2020). 

Secara sosial kemasyarakatan, masyarakat Indonesia terbelah menjadi dua kubu yakni cebong-kadrun. Pemerintah yang seharusnya mendamaikan ternyata malah jadi sumber perpecahan.

Baca juga: 100 Hari Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Ruang Kebebasan Berekspresi Menyempit

Hal ini ditandai dengan adanya kelompok influencer (berpengaruh) di media sosial yang digerakkan sebagai buzzer dan didanai langsung oleh negara. Tak tanggung-tanggung besaran dana untuk influencer dan buzzer ini lebih besar daripada anggaran riset vaksin.

"Pemerintah gagal membangun rasa kebersamaan masyarakat. Dengan segala sumberdaya dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah harusnya bisa mencegah keadaan ini agar jangan sampai meluas. Tapi sayangnya Pemerintah terkesan lebih menikmati kondisi ini daripada menyelesaikannya. Sehingga masyarakat kita rentan dari perpecahan," ujar Mulyanto. 

Secara politik, Mulyanto berpendapat, Pemerintahan Jokowi merasa terganggu dengan keberadaan oposisi, baik di parlemen maupun di luar parlemen. Pemerintah menganggap oposisi sebagai ancaman sehingga perlu ditiadakan dengan segala cara.

"Demokrasi itu mensyaratkan adanya oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan. Dengan adanya oposisi maka Pemerintah akan dapat dikontrol dan diawasi kinerjanya," katanya.

Baca juga: Ekonomi Gagal, MUI Minta Jangan Mudah Salahkan Jokowi

Ia mengatakan, jika di parlemen hampir semua kekuatan partai politik dirangkul menjadi koalisi Pemerintah harusnya oposisi di luar parlemen diberi ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat dan kritiknya. Jangan didiskreditkan sebagai ancaman negara.