Baca juga: Jokowi Sebut Unjuk Rasa menolak UU Cipta Kerja Karena Disinformasi dan Hoaks
Namun, lewat one map policy (OMP), UU ini telah membangun kepastian hukum terkait dengan penggunaan hutan oleh masyarakat. Wujudnya ialah adanya pengaturan tentang perhutanan sosial, berkenaan dengan status kawasan yang telah berlanjut didiami turun temurun.
Willy menambahkan, di sektor teknologi informasi, terus tertundanya digitalisasi siaran di Tanah Air, membuat penikmatan terhadap digital dividen terus tertunda. Pengembangan usaha digital dari sisi konten ataupun penyelenggara siaran terhambat.
"Kabar baik pun datang. UU Ciptaker telah memastikan analog switch off (ASO) segera dilakukan, paling lambat dua tahun setelah UU ini diundangkan," terangnya.
Baca juga: Dua Pelajar yang Diamankan Saat Demo di Bekasi Reaktif Covid-19
Adapun terkait dengan isu paling sensitif, yakni ketenagakerjaan. Sejak awal, klaster ini telah didesak untuk dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja. Dalam prosesnya, ada tuntutan yang sepenuhnya bisa diterima dalam rapat, ada yang disepakati dengan penyesuaian. Namun, ada juga yang harus direlakan untuk mengikuti rancangan awal.
Sekadar contoh, pasal hak cuti haid, menikah, melahirkan, keguguran, misalnya, berhasil dipertahankan sesuai UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Demikian juga ketentuan tentang penggunaan tenaga kerja asing untuk melindungi tenaga kerja Indonesia.
Demikian juga dengan sanksi ketenagakerjaan, upah minimum padat karya, dan penyesuaian aturan tenaga alih daya sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.
Baca juga: VE Tersangka Penyebar Hoaks UU Cipta Kerja Resmi Ditahan Bareskrim Polri
Berkenaan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), upaya keras telah dilakukan untuk mempertahankan ketentuan sesuai UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Namun, dalam perjalanannya, ia harus dikompromikan dengan permintaan agar jangka waktu diatur berdasarkan peraturan pemerintah.
Dengan sangat menyesal, ketentuan UU Ketenagakerjaan 13/2003 berkenaan dengan jumlah pesangon tidak dapat dipertahankan.
Pemerintah meminta agar ketentuan 32 kali diubah menjadi 25 kali dan memperoleh dukungan argumentasi dari fraksi lainnya. Demikian juga dengan upah minimum sektoral yang harus menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini dinilai menghambat investasi dan usaha.
