JAKARTA - Polda Metro Jaya menerjunkan 9.346 personel dalam rangka mengantisipasi aksi mogok nasional dan unjuk rasa sejumlah serikat buruh, di Gedung DPR/ MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/10/2020).
"Ada 9.346 personel gabungan, terdiri dari Polri 7.559 personel, TNI 1.490 personel, lalu Pemda dan Jasamarga 297 personel," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus.
Yusri mengatakan, petugas juga akan melakukan patroli di titik-titik keberangkatan serikat buruh dan mengimbau mereka untuk membatalkan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/ MPR. Hal ini guna mencegah munculnya klaster baru penyebaran Covid-19.
"Kami mengimbau dengan cara preemtif dan preventif, kami lakukan patroli, ketemu mereka (pendemo) semua kami minta pulang dan tidak turun ke jalan. Hal ini untuk mencegah munculnya klaster-klaster baru virus corona," kata Yusri, Senin (5/10/2020).
Sebelumnya, Polda Metro Jaya memastikan tidak akan mengeluarkan izin segala kegiatan keramaian di tengah pendisiplinan protokol kesehatan Covid-19 selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Baca juga: Ada Demo Buruh, Ini Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung DPR
Hal tersebut juga berlaku terhadap rencana aksi mogok nasional oleh berbagai serikat buruh yang menolak Rancangan Undang-Undangan Cipta Kerja pada 6 hingga 8 Oktober 2020.
"Ini masa PSBB. Di Jakarta cukup tinggi Covid-19 ada seribu per hari. Jadi jangan buat klaster baru. Kami akan lakukan tindakan sesuai aturan bagi siapa pun yang melanggar protokol kesehatan," ujar Yusri, Sabtu (3/10/2020).
Rencananya, aksi mogok tersebut akan dilakukan KSPI, KSPSI AGN dan perwakilan dari 32 federasi serikat pekerja. Dalam mogok nasional juga akan menghentikan proses produksi.
Baca juga: Tolak RUU Cipta Kerja, 2 Juta Buruh bakal Mogok Nasional
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengklaim aksi mogok nasional tersebut akan diikuti sekitar 5 juta buruh di 25 provinsi dan 300 kabupaten dan kota di Tanah Air. (ilham/ys)
