KASUS positif Covid-19 di Indonesia semakin mengerikan. Sejak virus corona mewabah di Indonesia enam bulan lalu, angka terkonfi rmasi positif secara nasional pada Kamis (10/9/2020) sudah menembus 203.342 kasus, dengan angka kematian 8.336 orang dan 49.806 dalam perawatan.
Angka ini jauh melampaui China, negeri pertama kali munculnya Covid-19. Di Jakarta, angka penularan Covid-19 juga sangat signifi kan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan kondisi di Ibukota kini seudah mengkhawatirkan. Itu sebabnya Anies memutuskan, menarik rem darurat mencabut PSBB Transisi dan mengembalikan Jakarta ke status PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) total.
Melihat perkembangan penularan virus corona di Ibukota yang tidak terkendali, kebijakan radikal harus dilakukan. Keberanian mengambil keputusan mengembalikan status PSBB total, mau tidak mau harus dilakukan. Karena kelonggaran yang diberikan Pemprov DKI dengan menerapkan PSBB Transisi, malah membuat angka penularan meroket. Penularan Vovid-19 mulai meroket sejak Agustus, dengan angka penambahan harian sangat signifi kan.
Angka penularan terus bergerak naik sejak tatanan kehidupan baru ‘new normal’ digaungkan pada Juli lalu. Sektor ekonomi dan aktivitas masyarakat kembali bergerak di tengah pandemi setekah kebijakan PSBB Transisi diberlakukan, dan menyambut era ‘new normal’.
Kelonggaran yang diberikan pemerintah malah membuat penularan semakin masif. Transportasi umum mulai normal, pusat kegiatan ekonomi dan tempat rekreasi mulai normal meski diberlakukan protokol kesehatan ketat. Karena realitanya, protokol kesehatan sulit diterapkan lantaran tidak semua warga patuh.
Sanksi yang dijatuhkan aparat, juga bekum membuat warga jera. Banyak warga yang tidak peduli, tetap berkerumun, dan tidak mengenakan masker saat berada di luar rumah. Melihat kondisi kian parahnya penularan virus corona, kebijakan radikal mau tidak mau harus jadi pilihan.
Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dituntut mengambil langkah berani demi memutus mata rantai penularan Covid-19. Mengembalikan status PSBB total, harus jadi pilihan guna memaksa warga mematuhi aturan. (**)