JAKARTA - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono membeberkan dua alasan partainya tidak melakukan walkout saat rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta untuk pengesahan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI 2019, Senin (7/9/2020), kemarin.
"Pertimbangan pertama merujuk pada Undang-undang Pemda. Di sana P2APBD itu meski ditolak pun tidak ada konsekuensi hukumnya," ujar Gembong saat dihubungi wartawan, Selasa (8/9/2020).
"Maka karena tidak ada konsekuensi hukum maka yang kita lakukan adalah evaluasi. Kalau kita mau melakukan evaluasi, kan tidak mungkin kita walkout," sambungnya.
Evaluasi yang dimaksud PDIP adalah adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah soal efisiensi anggaran APBD 2019. SE tersebut dinilai aneh karena APBD memiliki dasar hukum Peraturan Daerah, yang lebih tinggi dari SE Sekda.
"Dengan dalih efisiensi berdasarkan surat edaran sekda. Sehingga banyak program-program yang akhirnya tidak terealisasi.Itu kan gak logis. Masa perda di gergaji dengan surat edaran sekda?," kata Gembong.
Alasan lainnya adalah karena pelaksanaan APBD 2019 sudah dilakukan evaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dinyatakan wajar tanpa pengecualian (WTP). "Jadi Itu dua dasar yang membuat kami PDIP tidak melakukan walkout dalam paripurna penyampaian P2APBD 2019," jelas Gembong
Meski begitu, Fraksi PDIP tetap menghormati 4 fraksi yang memilih untuk keluar dari sidang paripurna. Sebab menurutnya tiap-tiap fraksi memiliki hak masing-masing.
Seperti diketahui, empat fraksi DPRD DKI Jakarta melakukan Walkout (WO) atau keluar dari ruang rapat paripurna DPRD DKI saat rapat Paripurna pengesahan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI 2019.
Adapun empat fraksi itu adalah Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai NasDem, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). (Yono/win)