JAKARTA - DPRD DKI akhirnya menerima laporan pertanggungjawaban Gubernur DKI, Anies Baswedan. Meski sebelumnya dalam rapat paripurna beragendakan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI 2019 dibanjir interupsi dan walk out empat fraksi.
Keputusan tersebut diketuk Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi mengingat jumlah anggota DPRD DKI yang ada tetap masih memenuhi kuorum.
Baca juga: Rapat Pertanggungjawaban Gubernur Anies, Fraksi di DPRD DKI Berebut Interupsi
"Di ruang Rapat Paripurna masih ada lebih dari 50 anggota sehingga memenuhi kuorum untuk mensahkan ini . Saya ingin menanyakan kepada forum rapat paripurna dewan yang terhormat ini, apakah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019 untuk ditetapkn untuk menjadi peraturan daerah, dapat disetujui?," kata Pras di ruang Rapat Paripurna DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2020).
Dari fraksi yang ada yakni PDIP, Gerindra Demokrat, PKS dan PKB-PPP menyatakan setuju pengesahan PA2APBD DKI 2020. "Setuju," jawab seluruh fraksi yang ada.Palu pengesahan itu pun diketuk oleh Pras sebanyak tiga kali. "Tok, tok, tok".
Baca juga: Tolak Laporan Pertanggungjawaban Anies, Empat Fraksi DPRD DKI Walk Out
Sebelumnya, fraksi-fraksi yang menolak pengesahan P2APBD DKI 2019 memutuskan untuk walkout (WO) atau keluar dari ruang Rapat Paripurna. Fraksi yang memutuskan untuk walkout itu ada Golkar, PAN, NasDem dan PSI. Mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan mengikuti Rapat Paripurna. "Golkar menolak PA2APBD, izinkan Golkar walkout," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco.
Setelah itu, anggota DPRD DKI dari Fraksi PAN, NasDem dan PSI menyusul dengan keluar dari ruang Rapat Paripurna. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN Zita Anjani pun keluar dari ruang sidang. (yono/ruh)