JAKARTA - Komite DPD RI I mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil Kepolisian RI dan Kejaksaan RI untuk menciptakan keamanan pelaksanaan Pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19.
Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja (Raker) Komite I DPD RI yang berlangsung secara daring (zoom) yang dipimpin langsung oleh Ketua Komite I, Fachrul Razi, didampingi oleh Wakil Ketua Komite I yakni Abdul Khalik, Djafar Alqatiri dan Fernando Sinaga. Rapat Kerja ini juga dihadiri oleh sebagian besar Anggota Komite I dan Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, Senin (7/9/2020)
Sementara dari Kepolisian dihadiri oleh Wakapolri, Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono dan Kejaksaan Agung dihadiri oleh Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Arimuladi. Rapat Kerja sendiri dilaksanakan dalam rangka pengawasan terhadap penegakan hukum dan keamanan masyarakat dan daerah.
"Permasalahan yang terjadi di Daerah yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keamanan masyarakat khususnya pada masa Pandemi ini. Seperti halnya penyelenggaraan Pilkada yang tetap dilaksanakan di Desember 2020 padahal kondisi dan fakta di lapangan menunjukkan adanya peningkatan penularan Covid19," kata Fachrul Razi dalam sambutannya.
Ia menekankan, masyarakat dan peserta Pilkada cenderung abai terhadap protokol kesehatan sementara aparat dan penyelenggara serta Pemda terlihat tidak mampu mengendalikan hal ini.
Sementara sejumlah Anggota Komite I menyoroti persoalan, antara lain; peran Aparat Penegak Hukum di Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penanganan Covid19, Pilkada Serentak 2020, konflik lahan dan konflik masyarakat adat, dan bahkan Dana Desa.
Selain itu, sejumlah senator juga menginginkan adanya kebijakan khusus terhadap dalam perekrutan Personil Kepolisian yang berasal dari Daerah. Rapat Kerja yang berlangsung hangat dan penuh keakraban ini pada akhirnya menghasilkan 4 Kesepatakan. (rizal/ruh)