JAKARTA - Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember di 270 daerah pemilihan merupakan pemilihan kepala daerah yang paling berisiko karena diselenggarakan di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.
"Karena itu harus memperhitungkan secara matang agar risiko tinggi penyelenggaraan Pilkada serentak, namun bisa menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas yang mampu mengoptimalkan seluruh potensi yang ada melawan Covid-19,” kata Mardani Ali Sera dalam Diskusi Empat Pilar MPR.
Diskusi bertema “Pilkada Serentak: Hidupkan Semangat Kebangsaan di Masa Pandemi” itu berlangsung di Media Center MPR/DPR RI, Lobi Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2020).
Mardani mengungkapkan, salah satu yang diperhitungkan dalam pelaksanaan Pilkada serentak di masa pandemi corona adalah pengumpulan massa. “Kami mendorong Peraturan KPU dalam bab pengumpulan massa. Kita minta jaga jarak sekitar 2 meter. Kami juga mendesak KPU atau Bawaslu menghentikan kampanye yang tidak mengikuti protokol Covid-19,” katanya.
Agar Pilkada serentak menjadi momentum menghidupkan semangat kebangsaan, menurut Mardani Ali Sera, merupakan pekerjaan bersama.
“Kami mengusulkan dalam RDP dengan Kemendagri, agar Pilkada serentak menjadi orkestra yang indah dan ketat. Pilkada serentak ini harus menunjukkan energi positif bangsa bahwa di masa pandemi Covid-19 kita bisa menyelenggarakan Pilkada yang berkualitas, tidak menjadi cluster baru Covid-19, dan hasilnya adalah kemenangan besar buat rakyat,” paparnya.
Mardani menambahkan ada tiga syarat untuk menjadikan Pilkada serentak sebagai orkestra yang indah dan ketat. Pertama, masyarakat perlu dilibatkan sejak awal. Masyarakat, partai politik dan media harus punya komitmen.
“Seharusnya jangan sampai ada kotak kosong. Sedih sekali kalau Pilkada ada calon tunggal karena ini bencana dan musibah bagi demokrasi,” tuturnya.
Kedua, penyelenggara tidak hanya memiliki integritas tetapi juga harus meningkatkan profesionalismenya. “KPU dan KPUD, Bawaslu, Bawasda, harus benar-benar menerapkan protokol Covid-19 secara ketat. Bahkan kita ingin mengusulkan sanksi ketat bagi pasangan calon yang tidak menerapkan protokol kesehatan Covid-19,” katanya.
Ketiga, kedewasaan dari Kemendagri untuk menjadi dirigen dalam orkestra itu. “Mendagri adalah pembina kepala daerah. Siapa pun harus menjadikan Pilkada sebagai orkestra indah yang menunjukkan bangsa Indonesia bisa menyelenggarakan Pilkada tanpa ada cluster baru dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas,” ujarnya.
Turut berbicara dalam diskusi ini anggota MPR Fraksi PKB Yanuar Prihatin, Ketua Komite I DPD Fachrul Razi, dan pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe. (rizal/ys)