SERANG - Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) memutuskan memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), khususnya wilayah Tangerang Raya. Salah satu pertimbangannya, dalam 2 pekan pelaksanaan PSBB VIII atau PSBB Tahap 9 kembali terjadi peningkatan kasus Covid-19 di 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten.
Hal ini disampaikan Gubernur Banten saat memimpin telekonferensi Rapat Evaluasi PSBB dan Sosialisasi Inpres No 6 Tahun 2020 melalui meeting zoom. Telekonferensi turut diikuti oleh Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Al Muktabar, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Walikota Tangerang Arief R Wismansyah, Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Forkopimda Provinsi Banten, Kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten, Forkopimda wilayah Tangerang Raya, serta para kepala OPD terkait di wilayah Tangerang Raya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Banten mengapresiasi kerja keras walikota dan bupati di Tangerang Raya yang selama ini sudah maksimal dalam penanganan pandemi Covid-19. Terlebih, wilayah Tangerang Raya berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Mobilitas masyarakat yang semakin meningkat menimbulkan cluster import yang terus bertambah.
"Saya hargai sudah sangat aktif turun ke masyarakat. Terlebih di tengah-tengah masyarakat yang heterogen dengan budaya yang berbeda-beda, tentunya memiliki tingkat kesulitan tersendiri dengan aktifitas sosial yang sangat tinggi," ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima poskota.id, Senin (24/8/2020).
Masih menurut Gubernur WH, Provinsi Banten perlu merumuskan ulang dan mengkaji bersama-sama bentuk strategi baru untuk meminimalisir dan menangkal penambahan kasus Covid-19. Salah satunya dengan mempercepat hasil swab test yang saat ini sudah sangat masif dilakukan. Khususnya berkaitan dengan keterbatasan tenaga analis kesehatan.
Gubernur Banten juga menginstruksikan Sekda Pemprov Banten dan Dinas Kesehatan agar memaksimalkan anggaran kesehatan untuk upaya dan langkah-langkah yang lebih taktis dan segera. "Lakukan semua di Banten saja, supaya hasilnya tidak kelamaan. Dikhawatirkan, yang terkonfirmasi positif hasil swab-nya sudah pergi kemana-mana dan menularkan ke yang lain," tegasnya.
Klaster di perkantoran pemerintahan turut menjadi perhatian Gubernur Banten. Sehingga kebijakan WFH (work from home) tetap diperpanjang. Diinstruksikan pula untuk dilakukan pemilahan aparatur sipil negara (ASN) bagian pelayanan publik dan yang bukan bagian pelayanan publik. Pelaksanaan tracing dengan baik serta melakukan test swab bagi ASN pulang dari melakukan perjalanan keluar kota. "Kita harus antisipasi segala hal dan dimulai dari kita dahulu. Karena mereka melayani masyarakat. Sehingga para Pegawai bisa terus turut mengedukasi kepada masyarakat," jelasnya.
Gubernur Banten juga menegaskan, seiring dengan berjalannya langkah dan kebijakan yang ditempuhnya, pihaknya juga membuka diri terutama jika para walikota dan bupati memiliki cara atau metode hasil analisa di lapangan dan hal-hal yang dapat dilakukan secara taktis melalui berbagai pendekatan tertentu untuk pengurangan penularan. "Jika diperlukan, ada sanksi sosial. Perlu dipertimbangan terkait Penerapan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19," tegasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Banten Ati Pamuji H mengatakan, peningkatan kasus dalam dua pekan ini terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Meskipun di Provinsi Banten terjadi peningkatan kasus, saat ini berada di posisi ke-14 nasional. Berdasarkan pada penilaian 15 indikator, 3 kabupaten/ kota di Tangerang Raya masuk Zona Orange. Sedangkan 5 kabupaten/ kota di luar Tangerang Raya berada di Zona Kuning.
DItambahkan, berdasarkan penilaian kriteria surveilan kesehatan masyarakat selama pandemi Covid-19 di Provinsi Banten, seluruh indikator kinerja sudah semakin baik (mencapai target positif rate). Namun untuk Swab PCR akan terus ditingkatkan untuk mencapai target WHO (1% dari jumlah penduduk). "Berdasarkan penilaian kriteria pelayanan kesehatan dalam penanganan Covid-19, Provinsi Banten sudah sangat memadai (melebihi standar, red)," pungkasnya. (haryono/ruh)