JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah menjamin kehidupan warga penyandang disabilitas. Mengingat kelompok warga tersebut juga terdampak wabah Covid-19.
“Negara belum memperhatikan hak penyandang disabilitas di masa pandemi ini. Mereka belum mendapatkan paket bansos maupun jaring pengaman sosial lainnya. Seharusnya mereka diprioritaskan mendapat dukungan, mengingat keterbatasan kondisi fisiknya. Sayang sekali, kebijakan inklusif negara masih sebatas retorika. Pemerintah lalai memperhatikan mereka,” ungkap Netty, Minggu (16/8/2020).
Menurut Netty, hingga hari ini kelompok disabilitas masih kesulitan mendapatkan akses pekerjaan, kesehatan dan kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS). “Saat reses lalu, saya bersilaturahmi dengan teman-teman disabilitas tuna netra, mendengarkan keluhan dan aspirasinya. Mereka mengeluhkan masih belum mendapatkan jaminan kesehatan, pendidikan, layanan kependudukan dan kesejahteraan. Karena terlalu sulit, kadang mereka pasrah dan memilih untuk berjuang sendiri dan berkelompok. Selain itu, stigma buruk terhadap penyandang disabilitas dan keluarganya masih diterima baik dalam interaksi sosial di masyarakat maupun di dunia kerja,” papar aleg dapil Jabar VIII ini.
Badan Pusat Statistik pada 2019 mencatat jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 34 juta jiwa. Sebagian besar mereka bekerja di sektor informal, baik perdagangan maupun jasa. "Dalam kondisi normal saja, pendapatan mereka tidak menentu, apalagi dalam situasi pandemi," ujar politisi PKS ini.
Survei Jaringan Disabilitas Indonesia menunjukkan bahwa dampak ekonomi yang sangat serius, di mana sekitar 86 persen responden (1.447 difabel) yang bekerja di sektor informal mengalami pengurangan pendapatan sekitar 50 sampai 80 persen selama wabah corona terjadi. Per Juni 2020, Dirjen Rehabilitasi Sosial mengklaim sudah menyalurkan bantuan sembako bagi 377 Ribu warga penyandang disabilitas.
"Sangat kurang memadai dibandingkan jumlah mereka yang ada 34 juta. Seharusnya pemerintah mendahulukan menolong para penyandang disabilitas agar dapat bertahan di tengah pandemi. Saya minta pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam memenuhi hak mereka," ujarnya.
Netty juga menyoroti masih belum optimalnya proses sosialisasi dan pendidikan bagi penyandang disabilitas. "Seharusnya ada edukasi dan pendampingan khusus bagi mereka, baik terkait pencegahan Covid-19, maupun upaya membangkitkan ekonominya. Bahkan perlu dipikirkan pula sistem pendidikan dan proses PJJ bagi penyandang disabilitas yang masih bersekolah, baik di tingkat dasar, menengah maupun tinggi. Mereka pasti mengalami kesulitan sarana maupun akses," papar Ketua Tim Covid-19 FPKS ini.
“Saya menagih pertanggungjawaban kementerian dan lembaga terkait. Saya minta pemerintah dan swasta segera memberikan pelatihan (up-skilling dan re-skilling) kepada mereka. Implementasikan kuota khusus disabilitas dalam dunia kerja, serta berikan mereka kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan berkarya. Mereka tidak meminta dikasihani, mereka hanya minta diperlakukan setara dengan warga negara lainnya, agar mereka berdaya,” tutup Netty. (rizal/ruh)