JAKARTA - Pemerintah bertekad menurunkan anggaran defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021 sebesar 5,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi Rp971,2 triliun.
"Defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5 persen dari PDB atau sebesar Rp971,2 triliun. Defisit ini lebih rendah dibandingkan defisit anggaran tahun 2020 sekitar 6,34 persen dari PDB atau sebesar Rp1.039,2 triliun," kata Presiden Jokowi.
Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam pidatonya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 beserta nota keuangan di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Jumat (14/8).
Jokowi juga menyampaikan asumsi indikator makro yang hendak digunakan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di angka 4,5 persen hingga 5,5 persen.
"Tingkat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama. Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3 persen, untuk mendukung daya beli masyarakat," kata Jokowi.
Kepala Negara menjelaskan, rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.600 per dolar Amerika Serikat (AS). Suku bunga SBN 10 tahun juga diprediksi sekitar 7,29 persen.
Proyeksi Kebijakan Tahun 2021
Presiden menegaskan, saat ini negara juga harus fokus mempersiapkan diri menghadapi tahun 2021. Karena ketidakpastian global maupun domestik masih akan terjadi. Begitupula dengan program pemulihan ekonomi dan reformasi diberbagai bidang akan terus dilanjutkan.
"Kebijakan relaksasi defisit melebihi 3 persen dari PDB masih diperlukan, dengan tetap menjaga kehati-hatian, kredibilitas, dan kesinambungan fiskal, " kata Jokowi.
Presiden menambahkan, rancangan kebijakan APBN 2021 akan diarahkan untuk aspek di bawah ini.
1. Mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.
2. Mendorong reformasi struktural untuk mendukung produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi.
3. Mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital.
4. Pemanfaatan dan antisipasi demografi.
Akibat adanya banyak ketidakpastian global, RAPBN harus mampu mengantisipasinya. Volatilitas harga komoditas, perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik, efektivitas pemulihan ekonomi nasional, serta kondisi dan stabilitas sektor keuangan juga harus diperhatikan. (johara/tha).