JAKARTA - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto merotasi 7 pejabat di Kemenkes. Hal itu Terkait melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia terus bertambah.
Salah satunya, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Bambang Wibowo resmi beralih jabatan menjadi, dokter pendidik klinis ahli utama di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi soal rotasi yang dilakukan Menkes tersebut. Menurtunya, bukan soal rotasi dan mutasi, tapi apa dampaknya pada peningkatan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai user.
"Apatah lagi dalam masa pandemi ini, rotasi yang dilakukan harus berbanding lurus dengan upaya pencegahan penularan, penurunan kasus, dan penanganan yang semakin baik,"kata Netty, Kamis (16/7/2020).
Netty menyebut, rotasi adalah proses yang wajar dilakukan dalam birokrasi sepanjang berbasis merit system. Rotasi menjadi tidak sehat jika berangkat dari faktor 'like and dislike' alasan-alasan subjektif dan tidak profesional, atau sekadar keputusan populis yang tidak berdasar.
"Oleh sebab itu, sebagai wakil rakyat yang menjalankan fungsi pengawasan, saya meminta Menteri atau Presiden membuat sejumlah indikator capaian kinerja bagi para pejabat sebelum melakukan rotasi," ucapnya.
Ia mengatakan, indikator itu harus berbanding lurus dengan upaya keberhasilan penanganan, misalnya, APD terdistribusi dengan merata ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di daerah.
Netty menyebut, insentif untuk tenaga kesehatan dicairkan, sarana prasarana dan kapasitas sistem kesehatan terpenuhi, layanan Covid-19 dan non Covid-19 dilaksanakan sama baiknya, masyarakat teredukasi dan memiliki kesadaran, tidak bertambahnya episenter baru, dan menurunnya angka kasus positif.
Jadi, rotasi bukan pepesan kosong atau jadi PHP buat rakyat yang bingung dengan situasi pandemi ini," katanya. (rizal/win)