KemenPANRB Kerjasama dengan BNPT Cegah Radikalisme di Lingkungan ASN

JAKARTA - Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam mencegah benih radikal dan intoleransi di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).
     Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menilai keterlibatan BNPT dalam penanganan radikalisme dengan melakukan penguatan wawasan kebangsaan pada ASN menjadi kunci keberhasilan pemerintah untuk mencegah munculnya radikalisme ASN.
         Menurutnya pengaruh lingkungan, globalisasi, revolusi 4.0, dan media sosial merupakan beberapa faktor penyebab timbulnya radikalisme dan intoleransi di Indonesia.
       “Radikalisme dan intoleransi dapat diatasi dengan mengajak semua elemen bangsa untuk bersikap rendah hati dalam beragama dan menerima serta mensyukuri keanekaragaman Indonesia,” kata Tjahjo Kumolo saat kunjungi Kantor  BNPT, di Bogor, Jumat (10/07).
      Kedatangan Tjahjo disambut Kepala BNPT Boy Rafli Amar. “Kementerian PANRB tidak bisa menangani masalah radikalisme ASN sendiri. Kita harus terus bekerja sama, bersinergi, dan berkolaborasi untuk mengatasi masalah ini, demi menjaga keberlanjutan masa depan bangsa kita,” jelas mantan menteri dalam negeri.
        Di tahun 2019, pemerintah telah melakukan upaya pencegahan dengan menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 instansi pemerintah, yaitu Kementerian PANRB, Kemendagri, Kemenag, Kemendikbud, Kemenkominfo, Kemenkumham, BNPT, BIN, BKN, BPIP, dan KASN tentang Penanganan Radikalisme Dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan Pada ASN.
         Kementerian Komunikasi dan Informatika menginisiasi portal aduanasn.id. Portal tersebut menampung aduan masyarakat terkait praktik intoleransi dan radikalisme yang dilakukan ASN.
      Menteri Tjahjo mengimbuhkan bahwa adanya radikalisme dikarenakan nilai Pancasila terdegradasi. Selain itu munculnya radikalisme dan intoleransi dikarenakan pemahaman terhadap agama yang belum banyak dan wawasan yang kurang luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya berkaitan dengan kebhinekaan di Indonesia.
       Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan bahwa program antisipasi penanganan ASN terpapar radikalisme dan intoleran menjadi fokus BNPT.
       Ia menyampaikan, obat dari radikalisme adalah ideologi Pancasila. Untuk itu pihaknya tidak ingin ada kelompok yang tidak paham dengan ideologi Pancasila, terutama kaum milenial.
       “Kita ingin yakinkan bahwa ideologi Pancasila adalah yang terbaik dan mudah-mudahan dapat dipahami kaum milenial, karena saat ini mereka banyak konsumsi ideologi dari internet. Generasi muda harus diselamatkan dari pandangan miring yang seolah-olah benar,” ungkapnya.(johara/fs)