PASCA Presiden Jokowi marah-marah di sidang kabinet, tentunya sejumlah menteri jadi adem panas. Tapi kata pengamat, Jokowi tak perlu umbar kemarahannya untuk publik. Dikhawatirkan, para menteri di ujung tanduk akan minta bekingan partai.
Ternyata adegan Jokowi memarahi para menterinya, terjadi 10 hari sebelum ditayangkan lewat Youtube. Entah apa pertimbangannya, yang jelas sejumlah pihak menyayangkan cara presiden. Karena kemarahan itu sampai setengah nangis, ada kesan presiden kok baper.
Mardani Alisera dan Nasir Jamil dari PKS kompak mengkritisi. Kata Mardani, Presiden harus bertindak tegas, ancaman itu harus segera dilaksanakan. Jika tak ada aksi, ungkapan Presiden bisa dinilai sebagai keluhan. Nggak boleh presiden curhat pada rakyatnya. Apa yang dilakukan Presiden pasti didukung rakyat.
Nasir Jamil juga memberi kritikan senada. Marah-marahnya Jokowi menunjukkan kegagalan kabinetnya, karena diisi oleh orang-orang yang tak punya kompetensi. Ibarat orang bersembunyi untuk menutupi kesalahannya, tapi hanya pada daun ilalang selembar. “Maka tegas saja, karena mengganti menteri kewenangan Presiden, ya segera diganti.” Kata Nasir Jamil.
Tapi kata sebuah sumber, ancaman Jokowi bukan gertak sambal. Ada 7 menteri yang bakal disasar, di antaranya Menkes Terawan Agus Putranto, Menteri Koperasi –UMKM Teten Masduki dan Mensos Yuliari Batubara. Menteri-menteri ini memang berhubungan langsung dengan penanganan Corona.
Pengendapan anggaran Rp75 triliun di Kemenkes memang disayangkan bayak kalangan. Sementara rakyat test Rapid harus bayar antara Rp300.000.- sampai Rp700.000,- dana yang sudah dianggarkan pemerintah tak dicairkan oleh Menkes. Padahal jika anggaran itu tersalur, test Rapid bisa digratiskan.
Semoga saja gertakan Presiden Jokowi segera dilaksanakan, lalu kabinet mengganti sejumlah menterinya. Sebab jika Jokowi hanya bilang “hara mengko” (awas kamu ya), itu akan dimanfaatkan menteri-menteri yang terancam untuk minta bekingan partai koalisi. (gunarso ts)