JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) gelar simulasi Patroli Penegakan Hukum Traffic Separation Scheme (Patgakum TSS) di Dermaga 7 Pelabuhan Merak, Banten.
Kegiatan pengerahan 6 kapal tersebut menjelang pemberlakuan bagan pemisahan alur laut (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok, pada 1 Juli 2020.
Pengerahan ke-6 Kapal Negara Patroli KPLP diproyeksikan untuk melaksanakan tugas penegakan hukum di laut yang meliputi proses deteksi, identifikasi, pengejaran, penghentian, pemeriksaan, penyelidikan hingga penyidikan berdasarkan undang-undang.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemberlakuan TSS ini sejalan dengan visi dan misi presiden yang tertuang dalam Nawa Cita, yaitu untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Menurutnya, perjuangan yang ditunjukkan Kemenhub selama lebih dari dua tahun untuk memperoleh penetapan TSS kedua Selat ini ditandai dengan diresmikannya TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok oleh International Maritime Organization (IMO) pada bulan Juni 2019.
Dengan diterbitkannya sirkular IMO COLREG.2-CIRC.74 dan SN.1CIRC.337 tentang Implementasi Traffic Separation Scheme dan Associated Routeing Measures di Selat Sunda dan Selat Lombok. "Hal ini membuktikan Indonesia telah mencatat sejarah baru sebagai Negara Kepulauan pertama di dunia yang memiliki Bagan Pemisahan Alur Laut atau TSS di Alur Laut Kepulauannya," ujar Budi, Sabtu (27/6/2020).
Dikatakan, keberhasilan ini harus ditindaklanjuti dengan semangat, etos kerja yang baik, serta kesiapan dalam pengimplementasian dan penegakkan hukumnya. Ia juga mengajak kepada seluruh pihak untuk bersama-sama bahu-membahu dalam meningkatkan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.
Dirjen Hubla R. Agus H. Purnomo mengatakan kegiatan simulasi Patroli Penegakkan Hukum ini bertujuan untuk memberi pembekalan bagi Para Personil Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, khususnya para ABK Kapal Negara Patroli dan Petugas VTS.
Hal tersebut agar mereka memahami mekanisme proses perencanaan Operasi Patroli dan Penegakan Hukum di TSS Selat Sunda, serta dapat membangun koordinasi yang sistematis dan terpadu baik internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut maupun antarinstansi yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
"Selain itu, latihan patroli ini juga untuk meningkatkan kemampuan dalam merencanakan dukungan logistik sampai dengan mengendalikan operasi di lapangan," ucapnya.
Ke-6 Kapal Negara Patroli KPLP antara lain KN. Trisula - P. 111, KN. Alugara - P. 114, KN. Celurit - P. 203, KN. Cundrik - P. 204, KN. Belati - P.205 dan KN. Jembio - P. 215. Selain itu, 2 (dua) Kapal Negara Navigasi dari Kantor Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok yaitu KN. Enggano dan KN. Edam, serta ditambah Kapal Patroli Polair KP. Bangau - 5006 dan Kapal Badan SAR Nasional KN. SAR Wisnu. (ilham/tri)